Tuban, MEMANGGIL.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons keterlibatan institusi Polri dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa keterlibatan Korps Bhayangkara ini tidak menimbulkan conflict of interest atau benturan kepentingan. Ia menjelaskan, pengelolaan dapur tidak dilakukan langsung oleh institusi kepolisian, melainkan oleh yayasan.
“Yang mengelola dapur itu bukan Polri atau Polres, melainkan yayasan, yaitu Yayasan Kumala Bhayangkari,” jelas Sony Sanjaya dikutip, Sabtu (4/4/2026).
Dengan mekanisme tersebut, menurut Sony, Polri tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pengawasan Masyarakat
Di sisi lain, Sony menekankan bahwa program prioritas Presiden Prabowo, MBG, memiliki anggaran yang sangat besar sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat dari berbagai pihak. Ia menyebut, lapisan pengawasan pertama justru berasal dari masyarakat.
Masyarakat, kata dia, didorong untuk aktif memantau pelaksanaan program karena setiap SPPG diwajibkan memiliki media sosial untuk melaporkan jenis menu beserta harganya secara terbuka.
“Artinya, masyarakat bisa langsung melakukan kontrol,” ujarnya.
Selain masyarakat, pengawasan kedua juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan ketiga oleh aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian.
Jaga Dapur MBG
BGN juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang telah membangun sistem pengawasan bertajuk “Jaga Dapur MBG”. Sistem ini dinilai sebagai upaya pencegahan yang efektif karena membuka ruang pelaporan langsung dari penerima manfaat.
“Kita mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang telah membangun sistem pengawasan ‘Jaga Dapur MBG’,” ungkap Sony.
Ia menegaskan, sistem ini salah satu langkah pencegahan sangat efektif. Karena nantinya yang melaporkan apabila ada penyimpangan atau kekurangan-kekurangan adalah para penerima manfaat langsung.
“Saya betul-betul bersemangat. Seluruh mitra akan saya beri informasi. Hati-hati kalian, jangan melakukan mark up atau menurunkan kualitas. Fokuslah pada program MBG yang berkualitas,” tegasnya.
Sony menambahkan, pengawasan terhadap program MBG melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum (APH), hingga APIP. Dengan pengawasan berlapis tersebut, diharapkan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penerima, seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita.
"Sistem “Jaga Dapur MBG” hari ini sudah bisa dimulai. Penerima manfaat bisa mengakses semua sistem itu," jelasnya.
