Tuban, MEMANGGIL.CO – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban menggelar aksi bertajuk “Tuban Darurat Kesehatan” di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Senin (10/8/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban. Mulai dari biaya pengobatan, alur birokrasi, kasus pasien yang disebut meninggal dunia karena kesulitan mendapatkan biaya berobat, hingga keterbatasan transportasi bagi pasien yang membutuhkan rujukan ke luar daerah.
Namun, anggapan bahwa Kabupaten Tuban berada dalam kondisi darurat layanan kesehatan dibantah oleh Pemkab Tuban.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, mengatakan pemerintah daerah tetap melakukan pembenahan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saya kira tidak,” ungkap Agus saat merespons aksi mahasiswa yang menyebut Tuban dalam kondisi darurat layanan kesehatan.
Menurut Agus, seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa telah dicatat dan akan diteruskan kepada pimpinan untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Terkait pasien asal Kecamatan Singgahan yang menjadi salah satu sorotan dalam aksi tersebut, Agus mengatakan pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga menjalani rawat jalan di rumah sakit di Surabaya.
“Memang menurut mereka dianggap kurang cepat, tetapi kita memperbaiki pelayanan tersebut. Dinas kesehatan juga komitmen,” jelasnya.
Mahasiswa Bikin “Makam” di Depan Pemkab
Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi teatrikal dengan membuat gundukan tanah menyerupai makam di depan pintu masuk Kantor Pemkab Tuban.
Di atas gundukan tersebut tertancap sebuah nisan kayu. Bukan sebagai penanda tempat peristirahatan terakhir seseorang, melainkan simbol keresahan mahasiswa terhadap persoalan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Di samping “makam” tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik terkait akses pelayanan kesehatan yang mereka nilai masih menyisakan persoalan.
Ketua PMII Tuban, M. Roviq Wahyudin, menilai persoalan tersebut menjadi alarm bahwa akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih membutuhkan pembenahan.
Mahasiswa meminta pemerintah memastikan warga kurang mampu tidak terjebak dalam persoalan biaya maupun birokrasi ketika membutuhkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
Mereka juga menyoroti kebutuhan ambulans untuk rujukan pasien ke luar kota. PMII meminta armada rujukan tersedia secara gratis selama 24 jam dan dapat diakses tanpa birokrasi yang berbelit.
Atas berbagai persoalan tersebut, PMII Tuban mendesak Bupati Tuban mengevaluasi kinerja pejabat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB).
Mahasiswa bahkan meminta pejabat Dinkes Tuban dicopot apabila dinilai gagal mengelola pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Menghentikan komersialisasi dan pembebanan biaya layanan kesehatan bagi warga tidak mampu. Sediakan armada ambulans rujukan luar kota gratis 24 jam tanpa sekat birokrasi yang berbelit,” tegas Roviq.
