Sukabumi, MEMANGGIL.CO - Perubahan angka desil secara tiba-tiba membuat sejumlah warga Kota Sukabumi kebingungan. Mereka mempertanyakan kenaikan peringkat desil, sementara kondisi ekonomi yang dirasakan sehari-hari dinilai tidak mengalami perubahan berarti. Persoalan ini menjadi sorotan karena data desil berkaitan dengan penentuan sasaran program bantuan sosial (bansos).
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Feri Sri Astrina, menyebut anomali desil menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga saat kegiatan reses di Kelurahan Lembursitu, Jumat (30/10/2026).
Menurut Feri, warga membutuhkan penjelasan mengenai penyebab perubahan angka desil tersebut. Mereka juga mempertanyakan mekanisme yang harus ditempuh jika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
"Memang hari ini yang masih menjadi tren adalah terkait anomali desil. Banyak masyarakat yang desilnya tiba-tiba naik, sehingga mereka membutuhkan informasi dan penjelasan terkait persoalan tersebut," ungkapnya.
Feri meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, tidak mengabaikan persoalan tersebut. Keakuratan data harus dipastikan agar perubahan status dalam pendataan tidak merugikan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan.
Ia juga mendorong Dinas Sosial membuka informasi secara transparan, mulai dari mekanisme penentuan desil hingga prosedur pengaduan dan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Untuk menjawab keluhan warga, Feri menghadirkan perwakilan Dinas Sosial dalam kegiatan reses. Dengan begitu, masyarakat dapat menyampaikan persoalan secara langsung sekaligus meminta penjelasan dari instansi terkait.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial dijadwalkan menggelar program Gebrak Desil pada 10 November 2026 di Kelurahan Lembursitu.
Feri berharap program tersebut dapat menjadi ruang bagi warga untuk memperoleh informasi sekaligus menindaklanjuti persoalan data desil yang mereka hadapi.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pendataan administratif. Akurasi data, keterbukaan informasi, serta kemudahan pengaduan perlu menjadi perhatian agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
