MEMANGGIL.CO – Program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di Jawa Timur terus meningkat.
Per Minggu (15/6/2025) pukul 07.00 WIB, tercatat sebanyak 6.984 koperasi telah resmi terdaftar lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum.
Baca juga: Tidak Hanya Jual Produk, Tapi Perlu Menebar Kebaikan dalam Dunia Bisnis
Angka itu setara 82,2 persen dari total 8.494 desa dan kelurahan se-Jatim.
“Jumlah tersebut setara 82,2 persen dari total 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur,” ujar Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, di Surabaya, Senin (16/6/2025).
13 Daerah Tuntas 100 Persen
Dari data resmi Kanwil Kemenkum Jatim, 13 kabupaten/kota sudah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP mereka. Antara lain:
- Ponorogo
- Nganjuk
- Sidoarjo
- Kota Mojokerto
- Kabupaten Malang
- Kota Probolinggo
- Trenggalek
- Kota Madiun
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Mojokerto
- Kota Malang
- Kabupaten Probolinggo
- Kota Blitar
Beberapa daerah lain juga nyaris finish. Misalnya, Jombang (99,7%), Jember (99,6%), Surabaya (99,3%), Bangkalan (98,6%), dan Gresik (98,3%) hanya butuh menyelesaikan beberapa berkas saja.
Daerah Lambat
Namun di sisi lain, masih ada wilayah yang progresnya tergolong lambat dan dinilai butuh penanganan khusus.
Baca juga: Petugas RSUD dan Puskesmas di Blora yang Tak Berikan Layanan Baik Akan Dipindah ke Tengah Hutan
“Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penganggaran, revisi berkas notaris, hingga keraguan pengurus,” terang Haris.
Wilayah yang disebut masih stagnan antara lain:
- Bojonegoro – 10,9%
- Kota Pasuruan – 20,6%
- Kota Batu – 37,5%
- Kabupaten Pasuruan – 41,4%
“Perlu langkah percepatan dan pendampingan lebih intensif, terutama pada kabupaten/kota yang stagnan,” imbuhnya.
Baca juga: Gerakan Menanam Cabai Jadi Ikhtiar Pemkab Blora Kendalikan Inflasi
Target Rampung Pekan Ketiga Juni
Dengan rata-rata pertambahan lebih dari 280 koperasi per hari, pihak Kanwil optimistis seluruh desa dan kelurahan bisa memiliki KD/KMP berbadan hukum paling lambat pekan ketiga Juni 2025.
Sejumlah strategi percepatan juga sudah disiapkan:
- Penandatanganan akta koperasi secara massal di hadapan notaris
- Audit dokumen kolektif
- Intervensi langsung di daerah-daerah prioritas seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo
“Kami tentu mengapresiasi seluruh mitra kerja kami yang terlibat, mulai dari Pemprov dan Pemkab, Notaris dan Ditjen AHU dengan keandalan sistem yang dimiliki,” tutup Haris.
Program KD/KMP ini adalah bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa berbasis koperasi. Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak yang telah terdaftar secara nasional.
Editor : Ma'rifah Nugraha