KOTA SALATIGA, MEMANGGIL.CO - Narasi politis yang mencoba mereduksi nilai strategis Program Kemitraan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan (KHDPK) kembali mencuat di ruang publik. Tuduhan bahwa program ini hanya menjadi alat politik transaksional untuk “bagi-bagi” atau “mencari konstituen” dinilai sebagai pandangan yang menyesatkan dan merendahkan kecerdasan masyarakat desa hutan.
Ketua Yayasan Lumbung Madani Indonesia, Syukur F atau yang akrab disapa Shondhey, menegaskan bahwa KHDPK merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan, bukan sekadar manuver politik jangka pendek.
Baca juga: Tiga Rasi, Tiga Cerita: saat Semesta Berbisik Lewat Zodiakmu
Menurut Shondhey, fakta di lapangan menunjukkan bahwa program KHDPK telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
"Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) kini memiliki akses untuk mengelola lahan dan mengembangkan usaha produktif, mulai dari budidaya tanaman pangan, hortikultura, hingga peternakan,” jelasnya, Selasa (28/10/2025).
Hasil dari kegiatan tersebut, kata Shondhey, mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani hutan secara nyata. Ia juga meluruskan narasi ‘bagi-bagi’ yang kerap disematkan pada program ini.
"Uang yang diterima anggota KTH bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan hasil kerja keras mereka sendiri. KHDPK hadir untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, bukan untuk membagi-bagi bantuan,” tegasnya.
Dengan dukungan pendampingan dan bantuan modal, kapasitas KTH dalam tata kelola keuangan, perencanaan usaha, dan pemasaran terus meningkat. Hal ini menjadikan KHDPK sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kemandirian masyarakat hutan.
Baca juga: BSU 2025 akan Cair? simak dulu Ini Syarat & Cara Dapat Bantuan Subsidi Upah
Paradigma utama yang diusung program ini, lanjut Shondhey, adalah “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera.” Masyarakat yang memperoleh kesejahteraan dari hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungan, secara otomatis memiliki kepentingan besar untuk menjaga kelestarian hutan.
"Mereka justru menjadi penjaga terdepan dari ancaman penebangan liar dan kebakaran hutan. Menyebut program ini berisiko adalah pandangan yang keliru,” ujarnya.
Shondhey juga mengajak semua pihak, terutama media, untuk melihat langsung hasil nyata di lapangan. Banyak keluarga petani hutan yang kini hidup lebih baik, lahan kritis yang kembali hijau, dan desa yang tumbuh secara ekonomi berkat KHDPK.
"Alih-alih terpancing narasi politis yang tidak berdasar, mari kita fokus pada pencapaian nyata. Bukti keberhasilan ini bisa dilihat langsung di desa-desa hutan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Baca juga: BKN Batalkan Kelulusan Sejumlah Peserta PPPK Paruh Waktu
Menurutnya, tuduhan yang mempolitisasi KHDPK justru mengabaikan risiko nyata yang berhasil diatasi oleh program ini, yaitu kemiskinan, kerusakan hutan, dan keterpinggiran masyarakat desa. Ia menilai, mengerdilkan program sebesar ini menjadi sekadar isu politik adalah tindakan yang tidak adil terhadap kerja keras para petani hutan dan pegiat lingkungan.
"Program KHDPK adalah wujud nyata pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fokusnya bukan pada politik, tapi pada kemandirian ekonomi dan pelestarian alam untuk generasi mendatang,” terang Shondhey.
Ia berharap, ke depan, pemberitaan publik lebih menyoroti substansi dan dampak nyata KHDPK bagi masyarakat, bukan terjebak dalam narasi politis yang justru menutup manfaat besar dari program pemberdayaan ini.
Editor : Abdul Rohman