Tuban, MEMANGGIL.CO – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mulai turun langsung menyisir rumah warga secara door to door. Langkah ini dilakukan menyusul kabupaten tersebut masih bertengger dalam lima besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Tuban pada Maret 2025 mencapai 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa. Angka ini menempatkan Tuban dalam lima besar daerah termiskin di Jawa Timur dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Baca juga: 78 Desa di Tuban Belum Bisa Bangun Koperasi Merah Putih Gegara Lahan
Meski demikian, Pemkab Tuban menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di bawah arahan Bupati Aditya Halindra Faridzky, seluruh ASN diterjunkan untuk melakukan pendataan ulang melalui kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026.
“Ada Verval yang melibatkan seluruh ASN. Data yang disasar seluruh penduduk Kabupaten Tuban,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban, Arif Handoyo, Sabtu (28/03/2026).
Para ASN dari berbagai lintas profesi mulai menyisir rumah warga sejak 26 Maret hingga 20 April 2026. Mereka mencatat identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga data anggota keluarga dalam satu rumah tangga.
Meski menjadi tugas tambahan, Arif memastikan kegiatan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik.
“Survey ini sebagai tugas tambahan. Insyaallah tidak mengganggu tugas utama dan pelayanan. Pelaksanaannya tidak ada anggaran khusus dari APBD,” tegasnya.
Menurut Arif, langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data, mengingat berbagai program dan anggaran telah digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: BPS Nilai Keterbatasan Lapangan Kerja Jadi Pemicu Utama Kemiskinan Tuban
“Pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tapi angka kemiskinan masih berada di rangking lima. Ini membuat kami kurang percaya, sehingga ASN akan turun langsung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Tuban, Wicaksono, menanggapi kegiatan Verval tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa pemutakhiran data oleh Pemkab merupakan hal yang wajar dan bagian dari upaya mendapatkan data yang lebih mutakhir.
“Kegiatan Verval kependudukan yang dilakukan Pemkab Tuban adalah upaya pemutakhiran data dan bentuk kepedulian untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat,” jelasnya.
Wicaksono menambahkan, kegiatan ini tidak akan berbenturan dengan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 15 Agustus 2026.
Baca juga: Kado Lebaran; Empat Napi Lapas Tuban Menghirup Kebebasan
Ia juga mengungkapkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Tuban dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan lapangan kerja.
“Keterbatasan lapangan kerja. Meskipun ada industri pengolahan besar di Tuban, tidak semua tenaga kerja lokal terserap,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengaku tren kemiskinan di Tuban mulai menunjukkan arah perbaikan, meskipun belum signifikan. Wicaksono menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Penanganannya perlu pendekatan multidimensi, termasuk peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan industri lokal inklusif, dan penguatan UMKM untuk memutar roda ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan penduduk,” pungkasnya.
Editor : Abdul Rohman