Tuban, MEMANGGIL.CO — Kabupaten Tuban masih bergulat dengan persoalan kemiskinan yang belum kunjung terurai. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan di Tuban pada Maret 2025 mencapai 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa.
Capaian itu menempatkan Tuban dalam lima besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Baca juga: Data Kemiskinan Tuban, Wagub Emil Tepis Anggapan Bupati Tidak Kompak dengan BPS
Di tengah situasi tersebut, ironi justru muncul dari internal pemerintahan daerah. Sedikitnya, ada 10 kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemkab Tuban hingga kini masih kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Sejumlah posisi strategis yang belum terisi secara definitif meliputi Kepala Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Organisasi, hingga Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Selain itu, jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta Inspektur Inspektorat Tuban juga masih belum memiliki pejabat definitif.
Tak hanya itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) vital juga masih dipimpin oleh Plt. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta Direktur RSUD dr Koesma Tuban.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tuban, Arif Handoyo, menegaskan bahwa pengisian jabatan maupun penunjukan Plt merupakan hak prerogatif kepala daerah, yakni Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
“Pengisian jabatan yang kosong dan penunjukan Plt menjadi hak prerogatif kepala daerah,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Baca juga: 78 Desa di Tuban Belum Bisa Bangun Koperasi Merah Putih Gegara Lahan
Ia juga memastikan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Dengan diisi Plt tidak berdampak terhadap kinerja OPD dan pelayanan publik,” ungkap Arif Handoyo.
Di sisi lain, Pemkab Tuban turut menyoroti data kemiskinan yang dirilis BPS. Pemerintah daerah menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, mengingat berbagai program dan anggaran telah digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran besar untuk kesejahteraan masyarakat. Namun angka kemiskinan masih berada di peringkat lima, sehingga ASN akan turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Baca juga: ASN Sisir Rumah Warga Imbas Tuban Masuk 5 Besar Kabupaten Termiskin
Sementara itu, Kepala BPS Tuban, Wicaksono, menjelaskan bahwa tingginya angka kemiskinan di Tuban dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterbatasan lapangan kerja.
“Keterbatasan lapangan kerja. Meskipun ada industri pengolahan besar di Tuban, tidak semua tenaga kerja lokal terserap,” jelasnya.
Meski begitu, ia menyebut tren kemiskinan di Tuban mulai menunjukkan arah perbaikan, meski belum signifikan. Penanganannya, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Perlu pendekatan multidimensi, mulai dari peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan industri lokal yang inklusif, hingga penguatan UMKM agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Abdul Rohman