Tuban, MEMANGGIL.CO - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, merespons cara pandang mengenai kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kebijakan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, yang mengerahkan seluruh ASN melakukan pendataan ulang melalui Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026.
Emil Dardak menegaskan, langkah Bupati Tuban ini bukan berarti tidak kompak dengan BPS.
Baca juga: Terjebak 5 Besar Daerah Termiskin, 10 Kursi Jabatan Eselon II Pemkab Tuban Malah Tanpa Nahkoda
"Sekali lagi, ada yang bilang ini berarti tidak kompak dengan BPS. Sebenarnya tidak begitu," kata Wagub Emil usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD 2027 di Pendopo Krido Manunggal Tuban, Selasa (31/3/2026).
Menurut Emil, BPS justru meminta kabupaten dan kota memperkuat data mikro. Artinya, fokus pendataan Tuban bukan mencari data makro atau mengganti statistik, melainkan memastikan data by name by address lebih akurat, sehingga kebijakan intervensi bisa lebih tepat sasaran.
"Jadi kalau melihat kemiskinan, jangan hanya melihat satu angka. Tapi lihat mikro dan makro juga," jelasnya.
Emil juga menyoroti kondisi perekonomian Tuban, di mana kurang dari 30 persen berasal dari sektor industri dan 18 persen dari sektor pertanian. Angka ini relatif rendah, menunjukkan tingkat ketimpangan masih tinggi.
"Sangat mungkin ada yang bilang, Tuban sudah maju, investasi banyak. Tapi tetap ada ketimpangan," kata Emil.
Baca juga: 78 Desa di Tuban Belum Bisa Bangun Koperasi Merah Putih Gegara Lahan
Meski Gini Koefisien bisa menjadi salah satu tolok ukur, menurut Emil, Tuban justru memiliki Gini Koefisien terbaik di Jawa Timur. Tingkat pengangguran di daerah ini juga rendah, namun rendahnya pengangguran tidak selalu berarti semua pekerja memiliki pendapatan memadai.
Ia menekankan kekhawatiran terhadap golongan miskin yang tetap bekerja, terutama di sektor pertanian. Oleh karena itu, Emil mendukung program Bupati Tuban untuk mendorong kemajuan sektor pertanian, termasuk mengurangi beban biaya dan memberikan akses permodalan.
"Misalnya, bukan hanya petaninya yang dibantu, tetapi istrinya yang memiliki usaha. Bisa melalui program pemberdayaan pengusaha wanita dari keluarga tani, karena seringkali yang mengelola usaha pertanian justru istrinya," jelas Emil.
Sebagai catatan, BPS mencatat angka kemiskinan di Tuban pada Maret 2025 sebesar 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa, dan menempatkan Tuban dalam lima besar daerah termiskin di Jawa Timur.
Baca juga: ASN Sisir Rumah Warga Imbas Tuban Masuk 5 Besar Kabupaten Termiskin
Namun, Pemkab Tuban menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Di bawah arahan Bupati Aditya Halindra Faridzky, seluruh ASN diterjunkan untuk melakukan pendataan ulang melalui kegiatan Verval DTSEN 2026, sebagai upaya memastikan akurasi data.
Langkah ini penting mengingat berbagai program dan anggaran telah digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Abdul Rohman