Blora, MEMANGGIL.CO - Ada gejolak terbuka di DPRD Kabupaten Blora yang dipertontonkan ke publik. Di tengah aksi boikot Fraksi PDI Perjuangan terhadap dua agenda penting, respons pimpinan DPRD justru memunculkan tanda tanya baru karena dinilai minim penjelasan.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, hanya memberikan pernyataan singkat saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2026). Ia menyebut akan membuka ruang dialog tanpa menjelaskan substansi persoalan yang memicu konflik.
Baca juga: Paripurna DPRD Blora Diwarnai Konflik, Wabup Sri Setyorini Pilih Diam
“Kita akan membuka dialog bersama fraksi PDIP beberapa hari ke depan,” ujarnya kepada awak media.
Pernyataan tersebut muncul setelah Fraksi PDI Perjuangan tidak menghadiri Rapat Paripurna rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Sikap itu sebelumnya ditegaskan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPRD.
Alih-alih meredam situasi, respons singkat pimpinan yang mengaku belum memahami akar persoalan justru memperlihatkan adanya sumbatan komunikasi di internal lembaga legislatif.
Padahal, kritik yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan bukan persoalan baru. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Blora, Andita Nugrahanto, sebelumnya menyoroti isu transparansi, khususnya terkait akses terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Baca juga: PDIP Tolak Hadiri Rapat Krusial, Ketua DPRD Blora: Akan Buka Dialog
“Kalau dokumen anggaran saja tidak diberikan, lalu fungsi pengawasan itu berjalan di mana? Ini preseden buruk,” tegasnya.
Andita yang juga Ketua PDI Perjuangan Blora juga menyinggung hambatan komunikasi antara pimpinan dan anggota dewan. Dalam lembaga dengan jumlah anggota yang terbatas, kondisi tersebut dinilai tidak semestinya terjadi.
“Anggotanya hanya 45 orang, tapi komunikasi tidak berjalan. Ini bukan soal jumlah, tapi soal keterbukaan,” ujar Andita.
Baca juga: Di Balik Absennya PDI Perjuangan, Konflik Internal DPRD Blora Pecah ke Publik
Mengemukanya bahasan ini memperlihatkan bahwa DPRD Blora tengah menghadapi persoalan internal yang tidak sederhana. Ketika satu pihak menyoroti transparansi dan keterbukaan, sementara pihak lain mengaku belum memahami persoalan, jarak komunikasi di dalam lembaga semakin terlihat.
Situasi ini semakin kontras dengan sikap pihak eksekutif. Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, yang hadir mewakili bupati, juga meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Kondisi tersebut juga menjadi sinyal bahwa konflik di DPRD Blora tidak hanya terbuka ke publik, tetapi belum menemukan titik temu. Hingga kini, respons yang muncul masih terbatas pada rencana dialog, sementara substansi persoalan belum dijelaskan secara gamblang.
Editor : Redaksi