Blora, MEMANGGIL.CO – Pengelola program minyak rakyat di Desa Soko, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, akhirnya membuka rincian alur keuangan, potongan biaya hingga pembagian keuntungan dari pengelolaan sumur minyak rakyat yang selama ini menjadi perhatian publik.
Perwakilan pengurus minyak rakyat Soko, Mardi, menjelaskan bahwa harga minyak yang diterima dari pembeli tidak sepenuhnya menjadi pendapatan bersih karena terdapat sejumlah potongan biaya operasional dan kewajiban lainnya.
Menurut Mardi, harga minyak rakyat yang dipatok sekitar Rp7.200 per liter pada akhirnya dihitung sekitar Rp6.200 per liter sebelum dilakukan berbagai pengurangan biaya. Namun karena pihak pengelola memilih sistem pembayaran tunai (cash), nilai yang diterima menjadi lebih pasti.
“Kalau cash yang diterima sekitar Rp6.050. Sedangkan yang masuk ke Pertamina rata-rata Rp5.800,” ujar Mardi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini minyak rakyat dari Desa Soko telah dikirim ke Pertamina melalui PT Mataram Connection Nusantara (MCN). Menurut data pengurus, total pengiriman mencapai 35 tangki dengan kapasitas masing-masing sekitar 5.000 liter.
Mardi kemudian menjelaskan mekanisme pembagian pendapatan yang diterapkan. Dari harga rata-rata Rp5.800 per liter, terlebih dahulu dipotong sebesar 3 persen yang dialokasikan untuk pembangunan desa.
Setelah itu masih ada biaya operasional lain yang harus dibayarkan, termasuk untuk pekerja pengangkut minyak (rengkek) dan petugas penjaga sumur.
“Dari Rp5.800 itu dipotong dulu 3 persen untuk pembangunan desa. Setelah itu membayar rengkek dan penjaga sumur. Rengkek Rp300 dan penjaga sumur Rp300,” jelasnya.
Setelah seluruh biaya operasional dikurangi, keuntungan bersih kemudian dibagi antara investor dan pengelola dengan skema 50:50.
Dari perhitungan tersebut, investor disebut menerima sekitar Rp2.513.000 untuk setiap ton minyak yang dihasilkan.
“Setelah itu dibagi 50:50. Ketemunya investor satu ton menerima Rp2.513.000,” katanya.
Selain investor, pemilik lahan tempat sumur minyak berada juga mendapatkan bagian tersendiri. Mardi menyebut pemilik lahan memperoleh 15 persen dari porsi keuntungan yang tersedia.
“Pemilik lahan mendapat 15 persen. Kalau dihitung sekitar Rp750 ribu per ton,” ujarnya.
Sementara itu, porsi 35 persen yang menjadi hak pengurus, menurut Mardi, tidak seluruhnya masuk sebagai keuntungan pribadi. Dana tersebut masih digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari Pendapatan Asli Desa (PAD), biaya pekerja, pembelian obat-obatan, hingga kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan desa.
“Bagian pengurus itu masih untuk PAD, pekerja, obat-obatan, kegiatan sosial dan keagamaan,” terangnya.
Mardi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 202 titik sumur minyak rakyat di Desa Soko yang telah melalui proses verifikasi.
“Total semuanya ada 202 sumur,” tandasnya.
Data Pengiriman Berbeda
Di sisi lain, pihak PT Mataram Connection Nusantara (MCN) menyampaikan data yang sedikit berbeda terkait jumlah pengiriman minyak rakyat dari Desa Soko ke Pertamina.
Perwakilan PT MCN, Roni Mey Yudha, menyebutkan bahwa berdasarkan data administrasi perusahaan, pengiriman yang tercatat hingga saat ini berjumlah 25 tangki.
“Total pengiriman 25 tangki dari Soko sampai hari ini,” ujarnya.
Menurut Roni, seluruh pengiriman tersebut telah tercatat secara administratif dan dilengkapi dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Di sini rekapannya jelas, ada dokumennya juga,” katanya.
Menanggapi perbedaan data dengan keterangan pengurus lapangan yang menyebut angka 35 tangki, Roni menjelaskan bahwa terdapat pengiriman yang dilakukan dalam tahap uji coba atau trial.
“Kalau dihitung dengan pengiriman percobaan atau trial, jadi 35 tangki,” jelasnya.
