Blora, MEMANGGIL.CO - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), wacana mengenai pentingnya menghadirkan kepemimpinan yang mampu mempersatukan seluruh elemen organisasi kembali mengemuka.
Rektor Institut Agama Islam Khozinatul Ulum (IAIKU) Blora, KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki, menawarkan gagasan "Poros Tengah NU" sebagai jalan pemersatu untuk menjaga marwah, kedaulatan, dan arah perjuangan jam'iyah memasuki abad kedua.
Baca juga: Marak Paket Proyek Infrastruktur Pemkab Blora Masuk Tahap Lelang, Nilainya Capai Miliaran Rupiah
Gagasan tersebut dituangkan Gus Zaki dalam tulisan berjudul Poros Tengah NU: Jalan Pemersatu Menjaga Marwah dan Kedaulatan Jam'iyah di Abad Kedua yang ditulis menjelang Muktamar NU.
Menurutnya, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh unsur organisasi tanpa dibayangi kepentingan politik praktis maupun residu konflik internal.
Gus Zaki bukan hanya dikenal sebagai Rektor IAIKU Blora, tetapi juga menjabat sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah dan Ketua Yayasan Khozinatul Ulum Al-Amien Blora. Ia juga merupakan putra pertama KH Muharror Ali, pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora.
Menurut Gus Zaki, perbedaan pandangan merupakan tradisi yang telah lama hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika tersebut akan menjadi persoalan ketika berkembang menjadi polarisasi yang berkepanjangan.
"Tradisi Nahdlatul Ulama sejak lama meyakini bahwa perbedaan adalah rahmat. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika perbedaan berubah menjadi polarisasi yang berkepanjangan," ujar Gus Zaki, ditulis Minggu (26/7/2026).
Ia menilai, dinamika yang terjadi belakangan ini mulai memunculkan keterbelahan hingga ke tingkat wilayah, cabang, bahkan ranting. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi energi besar NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan apabila tidak segera dikelola dengan baik.
Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan antarelite organisasi, tetapi juga kedaulatan NU dalam menentukan arah perjuangannya sendiri.
Di sisi lain, Gus Zaki juga menyoroti menguatnya persepsi publik mengenai masuknya kepentingan politik praktis dalam dinamika suksesi kepemimpinan menjelang Muktamar.
Ia menegaskan bahwa NU tidak pernah melarang kadernya berkiprah dalam dunia politik. Namun, terdapat garis pembatas yang harus dijaga antara kader yang berpolitik dengan posisi NU sebagai jam'iyah yang harus tetap independen.
"NU tidak anti terhadap politik. Tetapi NU sebagai jam'iyah harus tetap berdiri di atas seluruh kepentingan politik. Independensi itulah yang menjadi sumber kekuatan moral dan kedaulatan NU," tegasnya.
Menurut Gus Zaki, apabila figur-figur yang muncul dalam bursa kepemimpinan dipersepsikan terlalu dekat dengan kekuatan politik tertentu atau masih berada dalam pusaran konflik lama, maka kompetisi yang terjadi tidak lagi sebatas adu gagasan.
"Yang berkembang justru kekhawatiran akan berlanjutnya fragmentasi lama dalam kepengurusan baru," ujarnya.
Gus Zaki memandang NU membutuhkan figur yang mampu menjaga jarak yang sama terhadap seluruh kepentingan politik sekaligus memiliki ruang yang luas untuk merangkul seluruh elemen organisasi.
"Yang dibutuhkan NU hari ini bukan kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan hadirnya kepemimpinan yang diterima sebagai milik bersama seluruh warga nahdliyin," katanya.
Gus Zaki mengemukakan sedikitnya tiga alasan mengapa jalan tengah layak menjadi pilihan menjelang Muktamar.
Pertama, jalan tengah dinilai sejalan dengan prinsip tawasuth yang menjadi karakter dasar NU, yakni sikap moderat yang mengedepankan keseimbangan, kebijaksanaan, dan kemampuan merangkul perbedaan.
"Jalan tengah diperlukan untuk menghidupkan kembali semangat tawasuth sehingga energi warga nahdliyin tidak lagi habis dalam kontestasi internal, melainkan kembali diarahkan pada pelayanan umat dan penguatan jam'iyah," jelasnya.
Kedua, jalan tengah diperlukan untuk menjaga marwah NU sebagai organisasi yang berdiri di atas seluruh golongan dan kepentingan.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa NU mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa karena memiliki kompas moral yang kuat.
"Jalan tengah memastikan NU tetap menjadi rumah besar bagi semua, bukan representasi kelompok atau kekuatan politik tertentu," ungkap Gus Zaki.
Ketiga, jalan tengah merupakan jawaban atas kerinduan warga nahdliyin agar NU kembali meneguhkan orientasinya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang fokus melayani umat.
Ia menyebut agenda-agenda strategis seperti pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, pengembangan sumber daya manusia hingga kontribusi terhadap peradaban seharusnya menjadi perhatian utama organisasi.
"Jalan tengah harus dimaknai sebagai ikhtiar mengembalikan fokus perjuangan NU kepada khittahnya," katanya.
Lebih jauh, Gus Zaki menegaskan bahwa jalan tengah bukan sekadar agenda rekonsiliasi antarkelompok, melainkan upaya memperkuat kembali arah perjuangan NU memasuki abad kedua.
Menurutnya, kekuatan NU sejak awal tidak pernah lahir dari dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, melainkan dari kemampuan seluruh warga untuk bermusyawarah dan mengutamakan kemaslahatan jam'iyah.
Karena itu, prasyarat utama jalan tengah adalah hadirnya figur yang memiliki legitimasi moral untuk merangkul semua pihak tanpa dibebani warisan konflik maupun afiliasi politik praktis.
"NU membutuhkan sosok yang dapat diterima berbagai kalangan karena tidak dibebani warisan konflik dan tidak terbelenggu afiliasi politik praktis," ujar Gus Zaki.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU menjadi momentum memperkuat persatuan organisasi sekaligus mengembalikan fokus perjuangan NU pada pelayanan kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan.
"Pada akhirnya, ikhtiar jalan tengah bermuara pada tujuan menghadirkan NU yang berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat. Jalan tengah yang kami tawarkan bukan semata soal siapa yang memimpin NU, tetapi tentang ke mana NU akan melangkah dan membawa perjuangannya memasuki abad kedua," pungkas Gus Zaki.
Editor : Ahmad Adirin