Tuban, MEMANGGIL.CO – Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah kembali molor dari target penyelesaian.
Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada tertundanya proses pembelajaran dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi ratusan siswa baru Tahun Ajaran 2026/2027.
Baca juga: Simpan Ribuan Foto Dokumentasi, Politisi Senior Surabaya Pamerkan Perjuangan Masa Lalu
Untuk kedua kalinya, target penyelesaian gedung yang dikerjakan PT Waskita Karya gagal dipenuhi. Akibatnya, para siswa belum dapat menempati gedung Sekolah Rakyat yang dibangun di atas lahan sekitar tujuh hektare milik Pemerintah Kabupaten Tuban di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban.
Molornya penyelesaian proyek membuat tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun langsung ke lokasi. Kedua kementerian juga menggelar rapat dengan pihak pelaksana proyek guna memastikan pembangunan segera dituntaskan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai.
"Saya sedang ada tamu Kemensos dan KemenPU," ujar Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban dari PT Waskita Karya, Agus Saputra, Senin (27/7/2026).
Berdasarkan kontrak, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut seharusnya rampung pada 20 Juni 2026. Namun target itu tidak tercapai sehingga pelaksanaan MPLS dan pembelajaran siswa baru harus ditunda.
Pihak kontraktor kemudian mengajukan addendum perpanjangan waktu hingga 25 Juli 2026. Meski demikian, hingga akhir Juli pekerjaan konstruksi masih belum selesai.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan masih berlangsung. Sejumlah pekerja terlihat keluar masuk area proyek, alat berat excavator masih beroperasi, sementara pekerjaan di area gerbang utama belum rampung.
Truk pengangkut material juga masih hilir mudik memasok kebutuhan proyek.
Akibat molornya penyelesaian pembangunan, siswa baru kembali belum dapat menempati gedung Sekolah Rakyat maupun mengikuti MPLS dan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah dijadwalkan.
Saat dikonfirmasi mengenai penyebab keterlambatan proyek, Agus Saputra belum memberikan penjelasan. Ia juga belum menyampaikan komitmen penyelesaian pekerjaan maupun langkah yang ditempuh agar proyek dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.
Kata Kepala Dinsos P3A dan PMD Tuban
Baca juga: Porkab IX Tuban Jadi Panggung Lahirnya Bibit Pecatur, 70 Atlet Muda Adu Strategi Menuju Porprov 2027
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, berharap pembangunan segera selesai dan tidak ada lagi penundaan sehingga siswa dapat segera menempati gedung baru.
"Kita berharap segera rampung, dan anak-anak bisa belajar di gedung baru tersebut," ujarnya.
Pada Tahun Ajaran 2026/2027 ini, jumlah peserta didik jenjang SD masih relatif sedikit, yakni 16 siswa asal Tuban. Sementara itu, jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target dengan masing-masing tiga rombongan belajar yang berisi 30 siswa.
"Jenjang SD memang sedikit karena rata-rata orang tua belum tega. Karena di sini harus ikut asrama," tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairun Nissa, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait mekanisme pembelajaran siswa yang masih tertunda akibat gedung belum siap digunakan.
Proyek Rp1,1 Triliun
Baca juga: Ubah Limbah Pertanian Jadi Bahan Fesyen, Inovasi Serat Nanas Akademisi Unesa Dilirik Dunia
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Tuban dirancang dengan konsep pendidikan berasrama dan memiliki kapasitas sekitar 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026.
Paket pekerjaan senilai sekitar Rp1,1 triliun itu mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang.
Sebelumnya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera kategori Desil I dan Desil II.
Melalui program tersebut, seluruh kebutuhan siswa, mulai dari asrama, makan, seragam, hingga buku pelajaran, ditanggung pemerintah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Editor : Abdul Rohman