Blora, MEMANGGIL.CO - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU mulai menghangat. Berbagai nama dan konfigurasi kepemimpinan mulai diperbincangkan, termasuk munculnya isu mengenai paket calon Ketua Umum dan calon Rais Aam yang dinilai berpotensi menggeser substansi utama forum tertinggi organisasi.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki, mengingatkan seluruh pihak agar dinamika tersebut tetap berada dalam koridor mekanisme organisasi.
Baca juga: Gus Rozin: 28 Tahun Khidmah di NU, Pesantren Tetap Menjadi Jalan Perjuangan
Gus Zaki menegaskan, Muktamar harus menjadi ruang bagi peserta untuk menentukan arah dan kepemimpinan Nahdlatul Ulama secara bebas sesuai aturan organisasi. Menurutnya, konfigurasi kepemimpinan tidak semestinya sudah dikunci melalui kesepakatan paket tertentu sebelum Muktamar digelar.
“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung,” ujar Gus Zaki, Rabu (19/8/2026).
Gus Zaki yang juga Rektor IAI Khozinatul Ulum Blora dan Pengasuh Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Al Azhar tersebut menilai, peserta Muktamar memiliki mandat organisasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin NU sekaligus merumuskan arah perjuangan organisasi ke depan.
Putra pertama KH Muharror Ali itu mengatakan, pembicaraan mengenai figur Ketua Umum maupun Rais Aam merupakan bagian dari dinamika menjelang Muktamar. Namun, dinamika tersebut tidak boleh berubah menjadi upaya mengunci pilihan peserta melalui konstruksi paket kepemimpinan sebelum forum resmi berlangsung.
Menurutnya, NU memiliki mekanisme organisasi yang harus dihormati seluruh kader dan struktur kepengurusan. Karena itu, setiap kandidat harus diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, rekam jejak pengabdian, serta visi mengenai masa depan organisasi.
Dalam konteks pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU, Gus Zaki secara khusus menegaskan bahwa pencalonan tersebut tidak dipaketkan dengan figur calon Rais Aam tertentu.
“Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU, bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah, mendengarkan aspirasi para kiai dan pengurus, serta menyampaikan gagasan tentang masa depan NU,” katanya.
Gus Zaki menilai, perjalanan Gus Rozin ke sejumlah daerah seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses organisasi dan penjaringan aspirasi, bukan otomatis ditafsirkan sebagai pembentukan koalisi atau paket kepemimpinan.
Ia mengatakan, silaturahmi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Nahdlatul Ulama. Melalui pertemuan dengan para kiai, pengurus wilayah, pengurus cabang, pesantren dan warga NU, seorang kandidat dapat mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi organisasi di tingkat akar rumput.
“Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU. Dari situlah seorang kandidat mendengarkan aspirasi daerah dan memahami persoalan yang dihadapi warga NU,” ujarnya.
Menurut Gus Zaki, terlalu jauh membawa dinamika Muktamar pada isu paket justru dapat membuat pembahasan mengenai masa depan NU menjadi sempit. Muktamar seharusnya tidak hanya dipenuhi pembicaraan mengenai siapa berpasangan dengan siapa, tetapi juga mengenai gagasan besar yang akan dibawa organisasi.
“Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pihak tidak mendahului keputusan forum Muktamar. Menurutnya, siapa yang nantinya menjadi Ketua Umum, siapa yang dipercaya sebagai Rais Aam, serta bagaimana konfigurasi kepengurusan PBNU merupakan bagian dari proses organisasi yang harus diserahkan kepada forum yang memiliki mandat.
“Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang. Dengan begitu, apa pun hasilnya akan memiliki legitimasi organisasi yang kuat,” katanya.
Gus Zaki juga meminta pencalonan Gus Rozin dilihat dari perjalanan pengabdiannya di NU, bukan semata-mata dari label mengenai siapa yang disebut berada di belakangnya.
Baca juga: PCNU Blora Masuk Daftar Peserta Sementara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
Menurut dia, proses silaturahmi yang dilakukan Gus Rozin dengan berbagai struktur NU merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi sekaligus menyerap aspirasi dari bawah.
“Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia datang ke berbagai daerah, bertemu para kiai dan pengurus, mendengarkan aspirasi PWNU dan PCNU, kemudian menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ditemukan dalam perjalanan tersebut,” ujarnya.
Karena itu, menurut Gus Zaki, apabila muncul berbagai spekulasi mengenai dukungan terhadap Gus Rozin, hal tersebut sebaiknya tidak menjadi fokus utama. Yang lebih penting adalah bagaimana kandidat menawarkan gagasan dan mempertanggungjawabkan rekam jejak pengabdiannya kepada organisasi.
“Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar,” katanya.
Ia menambahkan, pola politik yang terlalu berorientasi pada siapa berada di belakang siapa berpotensi membuat Muktamar kehilangan substansi. Menurutnya, peserta seharusnya diberi ruang menilai kandidat berdasarkan kapasitas, rekam jejak, gagasan dan kemampuan membawa NU menghadapi tantangan ke depan.
“Yang perlu kita tunjukkan adalah perjalanan organisasinya, pertemuannya dengan para kiai, aspirasi dari daerah, gagasan yang lahir dari silaturahmi, dan rekam jejak pengabdiannya di NU,” tambahnya.
Di sisi lain, Gus Zaki menegaskan bahwa NU tetap perlu membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah merupakan mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan, terutama dalam upaya menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Namun, hubungan kemitraan tersebut tidak boleh dipahami sebagai bentuk campur tangan terhadap proses internal organisasi.
“Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi. Karena itu, kita harus bisa membedakan antara kemitraan NU dengan pemerintah dan kedaulatan organisasi dalam menentukan kepemimpinannya,” jelasnya.
Baca juga: Gus Rozin: Masa Depan NU Harus Berangkat dari Suara Jamaah, Bukan Hanya Kebijakan Pusat
Menurut Gus Zaki, NU memiliki posisi penting sebagai organisasi masyarakat sipil keagamaan yang dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai agenda kebangsaan, tanpa kehilangan independensi dalam menentukan kepemimpinan internal.
“NU harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Tetapi NU juga harus berdaulat dalam menentukan siapa yang memimpin organisasi dan ke mana arah organisasi dibawa. Dua hal itu tidak bertentangan,” katanya.
Gus Zaki berharap dinamika menjelang Muktamar ke-35 tidak berkembang menjadi pertarungan antarfigur maupun antarkelompok. Ia justru mendorong agar perbedaan pandangan menjadi energi untuk memperkaya pembahasan mengenai masa depan NU.
Menurutnya, Muktamar harus menjadi ruang pertemuan berbagai aspirasi dari PWNU, PCNU, pesantren, ulama, kader dan warga Nahdliyin dari berbagai daerah.
“Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya,” ujarnya.
Ia menilai, semakin dekat dengan pelaksanaan Muktamar, seluruh pihak semestinya mengurangi pertarungan berbasis label dan memperbesar ruang adu gagasan.
Rekam jejak pengabdian, kemampuan membaca tantangan zaman, aspirasi daerah, penguatan kelembagaan, kemandirian organisasi serta kedekatan NU dengan jamaah, menurutnya, jauh lebih penting untuk dibicarakan dibandingkan sekadar konfigurasi paket kepemimpinan.
“Pada akhirnya, bukan soal siapa dipaketkan dengan siapa. Yang paling penting adalah bagaimana NU ke depan semakin mandiri, kuat, bermartabat, dekat dengan jamaah, dan mampu menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa,” pungkas Gus Zaki.
Editor : Ahmad Adirin