Blora, MEMANGGIL.CO - Aksi teatrikal yang menggambarkan siswa mengalami persoalan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti di halaman kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Usai melakukan adegan “glesotan” di rumput kering halaman Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Rabu (16/9/2026), Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) kemudian membawa persoalan tersebut ke ruang rapat Kantor Wakil Bupati Blora.
Di ruang audiensi itulah pesan yang sebelumnya disampaikan melalui spanduk, poster, kostum sekolah dan drama teatrikal berubah menjadi penyampaian sikap secara langsung kepada pemerintah daerah.
Koordinator MPPA, Agus Ariyanto alias Agus CCTV Blora, menyampaikan sejumlah tuntutan dan usulan terkait pelaksanaan MBG, khususnya ketika program tersebut bersentuhan dengan lingkungan sekolah.
MPPA menegaskan bahwa mereka tidak menolak pemenuhan gizi anak. Yang menjadi sorotan adalah mekanisme pelaksanaan program agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan fungsi utama sekolah.
“Kami mendukung pemenuhan gizi anak. Tetapi pemenuhan gizi jangan sampai mengganggu hak anak untuk mendapatkan proses pendidikan yang tenang, aman, dan nyaman,” ujar Agus CCTV.
Sebelumnya, halaman Kantor Sekda Blora menjadi panggung terbuka bagi aksi teatrikal MPPA. Sejumlah peserta mengenakan seragam SD, SMP hingga SMA dan memainkan adegan siswa serta orang tua dalam skenario yang menggambarkan kepanikan setelah mengonsumsi makanan.
Adegan tersebut merupakan drama teatrikal sebagai bentuk penyampaian aspirasi, bukan kejadian keracunan yang benar-benar dialami para pemeran.
Salah satu adegan yang mencuri perhatian adalah ketika pemeran siswa melakukan “glesotan” di halaman dengan rumput yang tampak mengering. Teriakan meminta pertolongan menjadi bagian dari skenario yang dimainkan sebelum rombongan bergerak menuju forum audiensi.
Di dalam ruang rapat Kantor Wakil Bupati Blora, substansi tuntutan disampaikan lebih terstruktur. MPPA kemudian menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mengembalikan sekolah kepada fungsi pendidikan. Sekolah harus tetap menjadi tempat utama untuk belajar, mengajar, mendidik, dan membentuk karakter peserta didik. Program di luar fungsi pendidikan diminta ditempatkan melalui mekanisme yang tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
Kedua, MPPA meminta pemerintah menciptakan lingkungan sekolah yang tenang, aman, dan nyaman agar guru dapat mengajar dengan tenang dan peserta didik dapat belajar secara optimal.
Ketiga, MPPA meminta evaluasi pelaksanaan MBG dan program lainnya di sekolah.
Apabila pelaksanaan suatu program terbukti mengganggu proses pendidikan, MPPA meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian pelaksanaannya di sekolah atau mengalihkannya ke mekanisme lain yang tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
Bagi MPPA, persoalan gizi dan pendidikan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling berhadapan. Keduanya harus berjalan beriringan melalui desain kebijakan yang tepat.
kritik MPPA juga menyentuh mekanisme pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jika MBG tetap disalurkan melalui SPPG, MPPA mengusulkan adanya standar yang jelas terkait kompetensi tenaga, keamanan pangan, kebersihan, SOP pengolahan dan distribusi, pengawasan bahan baku hingga makanan diterima penerima manfaat, mekanisme pengaduan, serta evaluasi berkala.
MPPA juga menawarkan pola distribusi berdasarkan data anak penerima manfaat berbasis zona desa atau kelurahan dengan melibatkan Desa/Kelurahan, RW, RT, orang tua atau wali, dan anak.
Alternatif lain yang diajukan adalah distribusi makanan bergizi langsung ke rumah penerima manfaat setelah anak selesai mengikuti kegiatan sekolah.
MPPA menyebut distribusi dapat dilakukan pada sore atau petang dan bahkan dapat dikaji dalam bentuk Makan Malam Bergizi Gratis (MMBG) apabila sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Selain itu, MPPA mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan dukungan MBG langsung kepada orang tua atau wali murid berdasarkan data penerima manfaat yang valid dan terverifikasi.
Bantuan tersebut dapat berupa transfer tunai atau bentuk bantuan langsung lainnya dengan mekanisme yang ketat, transparan, terukur, dan dapat diawasi. Usai adegan “glesotan” di halaman kantor, pesan MPPA akhirnya masuk ke meja audiensi.
Bukan lagi sekadar gambaran siswa yang panik dalam sebuah drama, tetapi tuntutan agar pemerintah mengevaluasi bagaimana MBG dijalankan, bagaimana keamanan pangan dijaga, bagaimana distribusi diawasi, dan bagaimana sekolah tetap dapat menjalankan fungsi pendidikannya.
MPPA mendorong Pemerintah Kabupaten Blora membuka ruang dialog dengan sekolah, guru, orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi pelaksanaan program.
Editor : Ahmad Adirin