Blora, MEMANGGIL.CO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan pemberian uang maupun kedekatan personal sebagai ukuran utama dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Kepala Dinas PMD Blora, Yayuk Windrati, meminta masyarakat lebih cermat melihat kapasitas calon kepala desa sebelum menentukan pilihan. Visi, misi hingga janji politik calon dinilai perlu menjadi pertimbangan agar kepemimpinan desa ke depan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting, masyarakat jangan sampai salah memilih pemimpin untuk delapan tahun ke depan,” kata Yayuk.
Ia meminta warga tidak hanya melihat apa yang diberikan calon selama masa menjelang pemilihan. Masyarakat perlu menilai apakah program yang ditawarkan calon memang realistis dan dapat dilaksanakan setelah terpilih.
“Lihat visi, misi, dan janji politiknya. Apakah realistis dan mampu diwujudkan,” ujar Yayuk.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora dengan Dinas PMD Blora, Rabu (16/9/2026). Pertemuan itu salah satunya membahas upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar menolak praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkades.
Yayuk mengatakan karakteristik pemilihan kepala desa memiliki dinamika tersendiri. Hubungan antara calon dengan masyarakat biasanya lebih dekat karena berada dalam lingkungan sosial yang sama.
“Di desa, hubungan antara calon dan masyarakat sangat dekat,” ungkapnya.
Kedekatan tersebut membuat interaksi antara calon dan warga tidak selalu berlangsung dalam situasi formal. Bahkan, terdapat kebiasaan sosial yang membuat calon harus mengeluarkan biaya ketika menerima kunjungan atau bersilaturahmi dengan masyarakat.
“Bahkan tanpa politik uang, ada biaya sosial yang muncul seperti tradisi menerima dan menyediakan jamuan bagi warga yang datang bersilaturahmi,” jelasnya.
Menurut Yayuk, kondisi tersebut perlu dibedakan dengan praktik politik uang. Masyarakat juga perlu memiliki pemahaman agar tidak menganggap pemberian tertentu sebagai alasan untuk menentukan pilihan dalam Pilkades.
Upaya membangun kesadaran tersebut menjadi penting karena kepala desa nantinya memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa. Pilihan masyarakat akan menentukan arah kebijakan desa selama masa jabatan kepala desa.
Yayuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilih secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan calon. Program yang ditawarkan juga perlu dikaji berdasarkan kebutuhan serta kemampuan desa untuk merealisasikannya.
Pembahasan mengenai politik uang juga menjadi perhatian Bawaslu Blora. Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim, menyebut kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci pencegahan praktik politik uang.
“Penyadaran masyarakat menjadi hal penting,” kata Andyka.
Menurut dia, pengalaman pengawasan Pemilu dan Pilkada dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat demokrasi di tingkat desa. Masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memiliki peran dalam mengawasi proses pemilihan.
Andyka mengingatkan agar politik uang tidak menghilangkan kesempatan calon yang memiliki kapasitas tetapi tidak mempunyai sumber daya finansial besar. Menurutnya, kualitas calon seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan masyarakat ketika menentukan pilihan.
“Jangan sampai politik uang justru mematikan kesempatan bagi calon kepala desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan, tetapi tidak memiliki sumber daya finansial yang besar,” ujarnya.
Bawaslu Blora sebelumnya juga mendorong penguatan Desa Anti Politik Uang (APU). Desa Tutup menjadi salah satu lokasi pengembangan program tersebut, yang kemudian melibatkan sejumlah desa lain dalam upaya membangun kesadaran dan pengawasan masyarakat.
Program tersebut diarahkan agar pencegahan politik uang tidak hanya dilakukan ketika tahapan Pilkades berlangsung. Kesadaran masyarakat perlu dibangun sejak sebelum proses pemilihan sehingga warga memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih.
Selain masyarakat, penyelenggara pemilihan di tingkat desa juga menjadi bagian penting dalam menjaga proses Pilkades. Netralitas panitia serta penerapan aturan secara konsisten diperlukan agar seluruh calon memperoleh perlakuan yang sesuai ketentuan.
Bagi Dinas PMD Blora, persoalan Pilkades tidak berhenti pada siapa yang memperoleh suara terbanyak. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan terhadap calon dan program yang ditawarkan.
Lebih lanjut, Yayuk kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada keuntungan sesaat. Pilihan dalam Pilkades akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat selama masa kepemimpinan berikutnya.
Editor : Redaksi