MEMANGGIL.CO – Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban menuai polemik kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Pasalnya, di tengah seruan efisiensi anggaran yang terus digaungkan, DLHP justru melakukan pengadaan mobil penyapu jalan atau road sweeper senilai Rp 1,1 miliar dari APBD tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menyayangkan keputusan tersebut.
Wakil rakyat itu menilai kebijakan pembelian mobil bernilai fantastis itu seharusnya bisa ditunda demi menjaga komitmen efisiensi anggaran daerah.
“Menurut kami, di tengah kebijakan efisiensi anggaran seharusnya pengadaan mobil pembersih jalan ditunda dulu,” tegas Fahmi, Selasa (14/10/2025).
Fahmi mengungkapkan, DPRD Tuban sendiri telah menunda pengadaan mobil Hiace untuk operasional anggota dewan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi. Padahal, mobil yang saat ini digunakan sudah berusia lebih dari tujuh tahun dan tidak lagi layak untuk perjalanan dinas jarak jauh.
“Mobil Hiace itu selain digunakan untuk kegiatan kedewanan, juga sering dipinjam masyarakat untuk kegiatan sosial dan organisasi. Tapi kami memilih menundanya karena harus menghormati semangat efisiensi yang sedang dijalankan,” tegas politisi senior asal PKB tersebut.
Lebih lanjut, Fahmi menilai kebijakan DLHP kurang tepat karena masih banyak petugas kebersihan atau pasukan kuning yang mampu menjaga kebersihan jalan di wilayah Tuban tanpa harus bergantung pada alat berat semahal itu.
“Saran kami, optimalkan dulu SDM yang ada. Kalau memang kurang, lebih baik tambah personel. Itu sekaligus bisa memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.
Kritik terhadap pembelian mobil bernilai miliaran itu juga ramai di media sosial. Warganet menilai, selain boros, biaya perawatan mobil tersebut nantinya juga akan menambah beban anggaran daerah.
“Kalau dikerjakan manual hasilnya lebih detail dan bisa memberdayakan masyarakat. Sementara perawatan mobil seperti itu juga butuh biaya besar, jadi kurang efektif,” tulis akun quicksherrony dalam komentarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLHP Tuban, Anton Tri Laksono, mengakui bahwa mobil penyapu jalan tersebut memang sudah dibeli, namun hingga kini belum dioperasikan. Saat ini kendaraan masih dalam tahap uji coba sebelum digunakan secara resmi untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan.
“Upaya kami menjaga kebersihan terus berjalan. Itu tugas kami, dan salah satunya dibantu dengan alat ini (mobil penyapu jalan),” ujar Anton.
Ia juga menepis anggapan bahwa pembelian mobil senilai miliaran itu melanggar prinsip efisiensi. Menurutnya, pengadaan tersebut sudah direncanakan sejak lama, sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran.
“Perencanaannya sudah lama, bukan pengadaan mendadak. Kami tetap menjalankan kewajiban untuk menjaga kebersihan, dan ini salah satu bentuk upaya itu,” pungkasnya.
