Pati, MEMANGGIL.CO - Nama Bupati Pati, Sudewo, kembali menyedot perhatian publik nasional. Setelah sempat didemo warganya dan terancam dimakzulkan oleh DPRD setempat, kini Sudewo kembali diterpa badai politik yang lebih besar: Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi senyap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026).
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi.
Saat ini, Sudewo telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Polres Kudus. Namun hingga kini, KPK belum membeberkan secara rinci perkara apa yang menjerat orang nomor satu di Pati tersebut.
“Kami masih mendalami konstruksi perkaranya dan pihak-pihak yang diamankan. Perkembangannya akan kami sampaikan,” tegas Budi.
OTT ini datang di tengah kondisi Kabupaten Pati yang sedang tidak baik-baik saja. Hujan deras dan banjir merendam sejumlah kecamatan, memutus akses jalan, merendam sawah, dan memaksa warga berjibaku menyelamatkan diri serta harta benda.
Di saat masyarakat menghadapi bencana tahunan yang tak kunjung tertangani serius, kabar penangkapan kepala daerah justru menghantam kepercayaan publik untuk kedua kalinya.
Isu yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan adanya dugaan jual beli jabatan perangkat desa, sebuah praktik yang selama ini hanya dibicarakan pelan di warung kopi dan forum warga.
Jika dugaan ini terbukti, dampaknya tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat desa.
Perangkat desa sejatinya menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana: mengelola drainase, mengawasi sungai, hingga merespons cepat saat banjir datang.
Ketika jabatan itu diduga diisi bukan karena kapasitas dan integritas, melainkan transaksi, maka desa kehilangan fungsinya sebagai pelindung warga.
“Kalau perangkat desa sibuk ngurus kepentingan sendiri, siapa yang mikirin sungai dangkal, saluran mampet, atau tanggul jebol?” keluh seorang warga Kecamatan Juwana yang rumahnya terendam hingga setinggi pinggang.
Banjir di Pati sendiri bukan persoalan baru. Alih fungsi lahan, pendangkalan sungai, serta lemahnya pengawasan tata ruang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
Dalam kondisi ini, desa seharusnya menjadi benteng pertama mitigasi bencana, bukan justru tersandera kepentingan politik dan ekonomi.
Bagi sebagian aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan publik lokal, OTT KPK ini bukan peristiwa tunggal, melainkan alarm keras atas rusaknya tata kelola pemerintahan dari bawah.
“Banjir itu akibat. OTT ini alarm. Akar masalahnya ada pada tata kelola yang tidak sehat, terutama di level desa,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Pati, ditulis Selasa (20/01/2026)
Kini, masyarakat Pati berada di persimpangan antara harapan dan kekecewaan. Mereka menunggu air surut, sekaligus menanti apakah proses hukum ini benar-benar membuka tabir persoalan yang selama ini hanya menjadi desas-desus.
Lebih dari sekadar penetapan tersangka, warga menuntut pembenahan total dari pengisian jabatan perangkat desa hingga kebijakan lingkungan yang benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat.
Di tengah genangan air dan sorotan KPK, Pati sedang diuji. Apakah krisis ini akan menjadi momen perubahan, atau justru menambah panjang daftar ironi kepemimpinan daerah.
