Blora, MEMANGGIL.CO - Kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Blora masa bakti 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah seremoni di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jumat (23/1/2026).
Pelantikan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan sektor kerajinan dan UMKM berbasis kearifan lokal, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku usaha.
Ketua Dekranasda Blora, Hj. Ainia Shalichah, menegaskan bahwa pembangunan sektor kerajinan dan UMKM tidak bisa dilakukan secara individual.
Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui kolaborasi lintas sektor dengan semangat gotong royong atau rewang-rewang yang menjadi nilai luhur masyarakat Blora.
“Memajukan UMKM dan kerajinan Blora harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa hanya satu pihak. Semua harus terlibat, mulai dari pengurus, pemerintah daerah, perajin, pelaku usaha, hingga masyarakat luas,” tegas Ainia, ditulis Sabtu (24/1/2026).
Salah satu fokus utama kepengurusan Dekranasda periode ini adalah percepatan perlindungan HAKI bagi produk UMKM Blora. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi karya perajin sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
“HAKI UMKM Blora akan terus kita genjot. Produk-produk lokal harus terlindungi secara hukum agar memiliki nilai tambah dan tidak mudah diklaim pihak lain,” tandasnya.
Selain penguatan aspek legalitas, Dekranasda Blora juga berkomitmen mendorong pelestarian budaya lokal sebagai ruh utama pengembangan kerajinan.
Beragam tradisi khas Blora seperti makanan tradisional, sedekah bumi, hingga ritual ngalungi sapi akan terus diangkat sebagai identitas daerah.
“Blora harus kita dorong menjadi teras budaya. Dekranasda bukan sekadar tempat jual beli, tetapi menjadi ruang pamer, ruang kurasi, dan ruang apresiasi karya perajin,” ujar Ainia.
Sementara itu, Bupati Blora, H. Arief Rohman menekankan bahwa tantangan pembangunan ke depan menuntut kreativitas dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dekranasda.
“Saya menunggu ide-ide segar dari pengurus Dekranasda yang baru. Tantangan ke depan tidak ringan, sehingga diperlukan terobosan nyata agar UMKM Blora naik kelas,” kata Gus Arief, panggilannya.
Ia juga menyoroti kebijakan penggunaan sarung dan batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang dinilai efektif mendorong pertumbuhan perajin lokal.
Kebijakan tersebut terbukti meningkatkan permintaan produk batik Blora sekaligus memperkuat identitas daerah.
“Ini adalah bentuk nyata keberpihakan kita terhadap UMKM Blora. Dampaknya sudah terasa, dan ini akan terus kita dorong,” jelasnya.
Gus Arief juga menginstruksikan agar potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Blora dapat dikolaborasikan dengan program Dekranasda.
Sekretaris Daerah diminta mengoordinasikan sinergi ini agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh perajin dan pelaku UMKM.
Tak hanya itu, berbagai program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memanfaatkan produk pangan dan kerajinan lokal Blora, sehingga tercipta perputaran ekonomi yang signifikan di daerah.
Dengan dilantiknya pengurus baru, Dekranasda Kabupaten Blora diharapkan menjadi motor penggerak utama pengembangan industri kreatif, memperluas akses pasar, memperkuat branding produk lokal, serta meningkatkan kesejahteraan perajin dan pelaku UMKM.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, Dekranasda, dunia usaha, akademisi, dan komunitas kreatif diharapkan mampu mengantarkan Blora sebagai salah satu pusat kerajinan unggulan di Jawa Tengah.
