Surabaya, MEMANGGIL.CO – Temuan Wali Kota Surabaya terkait adanya mahasiswa dari keluarga mapan yang menikmati program Beasiswa Pemuda Tangguh memicu reaksi keras dari parlemen.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera melakukan pembersihan data dan mencabut hak penerima yang tidak sesuai kriteria.
Polemik ini mencuat setelah verifikasi lapangan menemukan bahwa bantuan pendidikan yang dirancang bagi warga prasejahtera justru mengalir ke mahasiswa yang keluarganya berpenghasilan Rp.10 juta hingga Rp.20 juta per bulan.
Ajeng Wira Wati mengatakan, keberpihakan anggaran harus memiliki batas yang tegas. Ia mendukung penuh upaya Pemerintah Kota untuk melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh.
"Jika terbukti penerima berasal dari keluarga mampu, beasiswanya harus segera dicabut. Bantuan ini adalah instrumen negara untuk mendukung visi 'Satu Keluarga Satu Sarjana', bukan untuk mereka yang secara finansial sudah mapan," tandas Ajeng, Jumat, 23 Januari 2026.
Ketua Fraksi Gerindra tersebut menyoroti ketidakakuratan data ini dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upaya pengentasan kemiskinan di Surabaya.
Ia pun mendorong tiga langkah krusial, dinataraya, pendataan mahasiswa wajib merujuk pada data desil 1 hingga 5 yang telah terverifikasi secara ketat hingga tingkat universitas.
Memperkuat kolaborasi antara Dinas Sosial, Pemerintah Kota, dan pihak perguruan tinggi untuk menutup celah manipulasi data.
Selain itu, memastikan mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak terbebani biaya tambahan jika biaya kuliah melampaui plafon bantuan sebesar Rp.2,5 juta.
Dengan target ambisius mencapai 23.820 penerima beasiswa, Ajeng mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh dilakukan secara longgar.
Menurutnya,transparansi menjadi kunci agar program ini tidak sekadar menjadi ajang penyerapan anggaran tanpa dampak sosial yang nyata.
"Fokus kita adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dengan target puluhan ribu penerima, kolaborasi dan validasi data lapangan tidak boleh ditawar lagi," pungkas Ajeng.
