Tuban, MEMANGGIL.CO — Dugaan penimbunan tabung gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Tuban yang disebut menjadi salah satu pemicu kelangkaan, hingga kini belum mendapat respons tegas dari aparat kepolisian.
Di tengah situasi tersebut, DPRD Tuban justru bergerak cepat dengan mendorong langkah inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan distribusi berjalan adil.
Hingga Rabu (8/4/2026), Kapolres Tuban AKBP Alaiddin belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait indikasi penimbunan.
Termasuk, langkah konkret yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam mengawasi distribusi elpiji subsidi di lapangan juga belum dijelaskan.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menilai kelangkaan elpiji tidak semata-mata disebabkan oleh lonjakan konsumsi. Perusahaan pelat merah tersebut justru menduga adanya potensi penimbunan serta penggunaan di luar peruntukan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menambah suplai melebihi kondisi normal. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut.
“Secara suplai sudah kami tambah lebih dari normal. Kalau murni peningkatan konsumsi seharusnya bisa mencukupi. Tapi indikasi barang sudah ditambah namun masyarakat masih kekurangan, ada potensi penimbunan atau penggunaan di luar peruntukan,” jelasnya.
Sikap DPRD Tuban
Di tengah kegaduhan itu, DPRD Tuban justru mengambil sikap lebih progresif. Kelangkaan elpiji yang terjadi selama sepekan terakhir dinilai telah merugikan masyarakat, terutama kalangan kecil yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Wakil Ketua DPRD Tuban, H. Miyadi, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menegaskan, jika distribusi tidak segera dibenahi, DPRD akan mendorong pembentukan tim untuk turun langsung ke lapangan.
“Kalau elpiji ini tidak segera diperbaiki distribusinya, kami sarankan pemerintah membentuk tim untuk melakukan sidak agar kondisinya bisa kembali normal,” ujarnya.
Menurut Miyadi, salah satu titik yang akan menjadi fokus sidak adalah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menyusul keluhan masyarakat yang tidak kebagian elpiji, sementara kebutuhan di dapur tersebut dinilai tetap terpenuhi.
“Masyarakat tidak kebagian elpiji, tetapi SPPG semua kebagian. Inikan tidak adil namanya,” tegas politisi senior asal PKB tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama agar penggunaannya tidak melenceng dari aturan.
“Perlu ada penyadaran bahwa elpiji 3 kilogram itu adalah jatah masyarakat dibawah rata-rata,” tambahnya.
Selain persoalan distribusi, Miyadi juga menyinggung adanya pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi kelangkaan untuk kepentingan tertentu, termasuk memainkan harga di tengah isu kenaikan harga BBM yang berkembang.
