Blora, MEMANGGIL.CO - Polemik pupuk subsidi di Kabupaten Blora masih terus bergulir. Setelah sebelumnya memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas kelangkaan pupuk, Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, kemudian meminta masyarakat, khususnya petani, untuk bersabar menunggu perbaikan distribusi.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas pertemuan dengan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora, perwakilan Pupuk Indonesia, serta distributor pupuk subsidi yang sebelumnya telah dipanggil untuk mengklarifikasi kondisi di lapangan.
Menurut Sri Setyorini, ada dua faktor utama yang menyebabkan distribusi pupuk di Kabupaten Blora saat ini belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan kesan kelangkaan di tingkat petani.
“Tunggu ya, sabar 10 hari. Ada dua yang harus kita sadari. Pertama, karena musim hujan sampai saat ini masih berlangsung, maka petani langsung tanam lagi, otomatis kebutuhan pupuk naik,” ujarnya kepada Memanggil.co, ditulis Minggu (19/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang masih didominasi hujan membuat siklus tanam petani menjadi lebih cepat. Akibatnya, permintaan pupuk meningkat secara signifikan dalam waktu yang relatif bersamaan.
Di sisi lain, faktor distribusi juga turut memengaruhi tersendatnya pasokan pupuk ke tingkat bawah. Wabup Blora menyebut adanya kebijakan pembatasan angkutan barang yang berdampak pada pengiriman pupuk.
“Kedua, pembatasan ODOL atau pembatasan angkutan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kebutuhan dan pengiriman tidak imbang atau njomplang,” lanjutnya.
Kebijakan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang diberlakukan untuk menertibkan angkutan barang dinilai turut memengaruhi kapasitas distribusi pupuk.
Pembatasan ini membuat volume pengiriman tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti sebelumnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pupuk di Kabupaten Blora tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan regulasi transportasi.
Pemberitaan sebelumnya, Wabup Blora telah memanggil sejumlah pihak untuk membahas kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyinkronkan data dan informasi antara dinas teknis, produsen, dan distributor.
Namun demikian, di lapangan, keluhan petani masih terus bermunculan. DPRD Blora melalui Komisi B bahkan telah menyoroti persoalan ini dan mendorong adanya solusi konkret, termasuk usulan pembentukan hotline aduan 24 jam agar penanganan masalah bisa lebih cepat dan transparan.
Dengan adanya penjelasan terbaru dari Wabup Blora, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi, sekaligus memberi waktu bagi proses penyesuaian distribusi agar kembali normal.
Meski demikian, publik tetap menaruh perhatian pada realisasi di lapangan. Apakah dalam waktu 10 hari ke depan distribusi pupuk benar-benar membaik, atau justru keluhan petani masih terus berlanjut.
Di tengah musim tanam yang terus berjalan dan kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, ketepatan distribusi menjadi kunci utama. Tanpa perbaikan yang signifikan, persoalan pupuk dikhawatirkan akan terus berulang dan berdampak pada produktivitas pertanian di Kabupaten Blora.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang telah diambil tidak berhenti pada penjelasan, melainkan benar-benar berujung pada solusi nyata bagi para petani.
Editor : Redaksi
