Surabaya, MEMANGGIL.CO - Masa depan demokrasi Indonesia di tengah derasnya transformasi digital menjadi sorotan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air. Sebanyak 150 peserta menghadiri Konferensi Nasional APSIPOL 2026 di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, 2-5 November 2026.
Pertemuan nasional yang digelar Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR tersebut tidak sekadar menjadi forum ilmiah. Konferensi ini juga menjadi ruang untuk membedah persoalan strategis yang semakin menentukan arah demokrasi, mulai dari kedaulatan digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi hingga pengaruh teknologi terhadap kehidupan politik masyarakat.
Mengusung tema "Kedaulatan Digital, Keamanan Siber, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia", konferensi berlangsung di ASEEC Tower, Kampus B UNAIR Surabaya.
Isu yang dibahas mencakup politik digital, pemerintahan elektronik atau e-government, keamanan siber dan privasi, literasi politik, hingga perlindungan anak di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi digital.
Pembahasan tersebut menjadi relevan ketika ruang digital tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi arena pembentukan opini publik, partisipasi politik, pelayanan pemerintahan, serta pertarungan kepentingan.
Mantan Menteri hingga Lemhannas Bahas Masa Depan Demokrasi
Hari pertama konferensi, Senin (2/11/2026), dibuka melalui rangkaian sambutan pimpinan Universitas Airlangga, FISIP, Departemen Ilmu Politik, serta pengurus APSIPOL.
Agenda pembukaan juga menghadirkan keynote speaker dari kalangan pejabat nasional, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Perhatian juga tertuju pada kehadiran mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekaligus mantan Bupati Banyuwangi tersebut membahas transformasi digital dalam pelayanan publik.
Pembahasan ini menyoroti bagaimana teknologi dapat mendorong perubahan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat efektivitas birokrasi.
Sementara itu, dalam sesi bertajuk "Ketahanan Digital: Menghadapi Geopolitik dan Geostrategi Baru", hadir Caturida Meiwanto Doktoralina, Ph.D., dari Lemhannas RI.
Ia menekankan bahwa persoalan kedaulatan digital tidak cukup hanya dibicarakan dari perspektif teknologi. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai persoalan strategis bangsa.
"Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu terlibat dalam memberikan perspektif dan rekomendasi terhadap berbagai persoalan strategis yang dihadapi bangsa," ujarnya.
Politik Digital hingga Keamanan Siber Jadi Sorotan
Rangkaian konferensi APSIPOL 2026 juga menghadirkan sejumlah agenda akademik dan diskusi lintas sektor.
Di antaranya peluncuran dua buku, pemberian APSIPOL Award, Konferensi I Digital Politics & E-Government bersama Menko Perekonomian, diskusi panel pemerintah daerah, serta Simposium Peserta.
Berbagai agenda tersebut mempertemukan perspektif akademisi, pemerintah, dan praktisi dalam membaca perubahan tata kelola politik dan pemerintahan di tengah perkembangan teknologi.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah bagaimana demokrasi tetap memiliki fondasi kuat ketika aktivitas politik semakin bergeser ke ruang digital.
Kedaulatan data, keamanan informasi, perlindungan privasi, serta kemampuan masyarakat memahami informasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menuntut perguruan tinggi untuk terus memperbarui pendekatan pendidikan ilmu politik agar mampu menjawab tantangan zaman.
Sebanyak 150 peserta yang mengikuti konferensi ini diharapkan dapat memperluas pertukaran gagasan sekaligus menghasilkan perspektif akademik yang relevan bagi pengembangan ilmu politik nasional.
APSIPOL Perkuat Jejaring Ilmu Politik Nasional
Sebagai organisasi nasional, APSIPOL menghimpun program studi Ilmu Politik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Organisasi ini memiliki peran dalam pengembangan kurikulum serta penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penyelenggaraan konferensi nasional di UNAIR menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarkampus sekaligus memperluas kontribusi akademisi dalam merespons persoalan kebangsaan.
Melalui forum tersebut, ilmu politik diharapkan tidak hanya berkembang dalam ruang perkuliahan dan penelitian, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi konkret bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan demokrasi Indonesia.
Konferensi APSIPOL 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 5 November 2026 dengan rangkaian diskusi dan kegiatan akademik yang mengangkat berbagai tantangan politik Indonesia di tengah transformasi digital.
