MEMANGGIL.CO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora, Senin (11/11/2024).
Tujuan monitoring ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan, termasuk perizinan, dapat dilaksanakan secara optimal di MPP.
Sekda Komang menjelaskan bahwa saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan roadshow ke berbagai kabupaten, termasuk Blora, KPK menyarankan agar semua aktivitas pelayanan publik, terutama perizinan, ditempatkan di satu lokasi, yaitu di MPP.
"Saat itu, kami mengumpulkan semua perangkat daerah agar pelayanan perizinan dilakukan di MPP mulai 1 Oktober 2024. Meskipun beberapa OPD sudah memulai lebih awal pada pertengahan September, hari ini kami melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana implementasinya," kata Sekda Komang.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, Kepala DPMPTSP Blora dan Bagian Ortala Setda Blora untuk memeriksa seluruh konter pelayanan di MPP. Termasuk pelayanan yang disediakan oleh instansi vertikal, dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Blora, serta perbankan.
Bahkan, Sekda juga berkesempatan menyapa langsung para pengunjung MPP yang tengah dilayani.
"Saya dan tim melakukan keliling dengan Inspektur dan Asisten III dan kami menemukan bahwa sekarang tidak ada lagi perizinan yang dilakukan di OPD masing-masing. Ini merupakan perubahan yang luar biasa," tambahnya.
Sekda Blora juga menegaskan bahwa Presiden dan Kemendagri memberi perhatian khusus terhadap sektor pelayanan perizinan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan simulasi langsung untuk memeriksa kecepatan, proses dan transparansi biaya perizinan di MPP.
"Biaya perizinan itu gratis, tetapi ada beberapa yang dikenakan retribusi. Kami memastikan biaya tersebut transparan dan diumumkan agar masyarakat tahu sebelum mengajukan perizinan," jelas Sekda.
Sekda memberikan sejumlah masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, di antaranya usulan untuk penyederhanaan jumlah konter pelayanan dalam proses perizinan bangunan dan gedung yang saat ini memerlukan beberapa tahapan.
"Secara keseluruhan, pelayanan sudah cukup baik. Kami juga menerima testimonium positif dari beberapa pengunjung yang merasakan perbaikan. Harapan kami, pelayanan di MPP Blora akan terus meningkat, terutama di bulan Desember dan seterusnya," tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Blora, Bondan Arsiyanti, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk meninjau penerapan konsep baru dalam pelayanan.
"Sejak 1 Oktober 2024, seluruh pelayanan perizinan yang sebelumnya dilakukan di OPD masing-masing kini beralih ke MPP. Dengan perubahan ini, jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan di MPP semakin meningkat," ujarnya.
Bondan berharap agar Pemkab Blora dan DPMPTSP terus bersinergi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, serta menjadikan MPP Blora sebagai pusat pelayanan publik yang prima untuk masyarakat.
