MEMANGGIL.CO - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan Gus Ipul sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tidak akan memengaruhi program-program pro-rakyat.
"Untuk bansos, tidak ada pemotongan. Bantuan sosial ini diberikan secara langsung kepada masyarakat, tanpa ada yang dipotong. Bahkan, jika memungkinkan, Presiden justru berencana untuk menambahnya, khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan," kata Gus Ipul, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berlaku pada kebutuhan operasional atau hal-hal lain yang bisa dialihkan untuk kepentingan yang lebih prioritas. Sementara itu, anggaran untuk program pro-rakyat tetap dijaga dan bahkan diprioritaskan.
"Anggaran untuk operasional memang akan dikurangi, tetapi untuk program pro-rakyat, seperti bantuan sosial, tidak ada pengurangan. Presiden bahkan memikirkan cara untuk menambahnya, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem," ujar Gus Ipul.
Menteri Sosial juga menambahkan bahwa penambahan bantuan sosial tersebut akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang saat ini tengah diselesaikan.
"Kami masih menunggu selesainya data tunggal ini. Setelah selesai, kami akan memetakan kembali profil masyarakat dan menentukan jenis intervensi yang sesuai, seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain untuk memastikan pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial.
"Kami akan menyesuaikan sasaran dengan data yang baru, dan mohon dimaklumi jika nanti ada penerima manfaat yang sebelumnya mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial lainnya, namun tidak menerima lagi karena sudah mengikuti data tunggal sosial ekonomi yang baru," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar juga menyampaikan bahwa pemerintah akan fokus untuk memberikan bantuan kepada 3,1 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin ekstrem.
"Kami fokus untuk mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang berada dalam kategori miskin ekstrem," ujarnya.