MEMANGGIL.CO - Bimo Wijayanto menyatakan dirinya telah mendapat mandat untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Ia kini menunggu jadwal pelantikan resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pernyataan itu disampaikan Bimo usai dirinya bersama Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Djaka Budi Utama menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5).

“Saya diberikan mandat. Nanti, sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan Letjen Djaka,” kata Bimo, dilansir Antara.

Dalam pertemuan tersebut, Bimo mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan, termasuk terkait penguatan sistem perpajakan nasional. Presiden disebut menekankan pentingnya transparansi dan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

“(Presiden) memberi arahan agar sistem perpajakan kita lebih akuntabel, berintegritas, dan lebih independen dalam mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” jelas Bimo.

Meski telah ditunjuk, Bimo menyebut dirinya masih menanti arahan lebih lanjut dari Sri Mulyani mengenai proses pelantikan.

“Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, isu pergantian pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, sempat mencuat ke publik. Saat dikonfirmasi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak memberikan konfirmasi pasti.

“Kalau waktunya diumumkan, pasti akan diumumkan,” kata Suahasil di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Siapa Bimo Wijayanto?

Bimo diketahui memiliki rekam jejak panjang di berbagai instansi pemerintah. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (September 2020–Desember 2024).

Antara 2016 hingga 2020, Bimo bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, khususnya di bidang politik, hukum, keamanan, serta isu-isu sosial, budaya, dan ekologi strategis.

Selama bertugas di KSP, Bimo terlibat langsung dalam penajaman program-program prioritas bersama kementerian dan lembaga strategis, termasuk Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, hingga BNPT dan PPATK.