Karanganyar, MEMANGGIL.CO - Ketua DPRD Jateng Sumanto menekankan bahwa sektor peternakan di provinsi tersebut memiliki peran strategis sebagai penyumbang kebutuhan protein nasional dan penggerak ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi peternak.
Menurut data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, total populasi ternak di provinsi mencapai 5,8 juta ekor, dengan kambing menjadi jenis yang terbanyak (3,5 juta ekor).
Populasi unggas seperti ayam petelur, pedaging, kampung, dan itik juga sangat besar dan menjadi komponen penting sektor peternakan lokal.
"Meski punya potensi besar, sektor peternakan di Jawa Tengah masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satunya ketersediaan bibit unggul," ujar Sumanto beberapa waktu lalu.
Untuk mengatasi masalah bibit, ia mendorong peningkatan peran Balai-Balai Peternakan sebagai sentral pengembangan bibit unggul berkualitas.
Balai-balai tersebut diharapkan dikelola sebagai BLU (Badan Layanan Umum) seperti rumah sakit, dengan kebebasan dalam pengelolaan agar bisa bekerja optimal.
"Balai-balai ini punya sumber daya, ahlinya banyak, dan punya sarana. Kami memberi kebebasan dalam mengelola sehingga bisa berbuat yang terbaik," jelasnya.
DPRD Jawa Tengah bahkan telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Peningkatan Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sebagai dorongan agar balai bekerja secara profesional.
Sumanto mencontohkan BIB Ungaran yang memiliki 46 sapi pejantan luar negeri, yang spermanyanya diambil seminggu dua kali untuk dibuat semen beku dan dimasukkan ke sapi betina guna menghasilkan bibit berkualitas.
"Dengan bibit ternak yang unggul, diharapkan peternak mampu berproduksi sendiri. Sehingga produksi daging dan susu bisa terus digenjot, dan Indonesia tak harus impor dari luar negeri," tambahnya.
Selain ketersediaan bibit, permasalahan lain yang diangkat adalah kurangnya kepastian harga ternak, ketersediaan pakan, dan penanganan penyakit hewan menular.
Sumanto mengusulkan pemerintah memberikan insentif, bimbingan, fasilitasi, serta membentuk lembaga ekonomi seperti koperasi atau BUMDes agar peternak mendapatkan pendapatan setimpal dengan modal yang dikeluarkan.
Ia juga menginginkan respons cepat pemerintah dalam menangani wabah penyakit, seperti kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah terjadi.
Saat itu, banyak peternak mengeluhkan minimnya dukungan dan anggaran vaksin, sehingga banyak sapi tidak tertolong dan mati. (ADV)
