Semarang, MEMANGGIL.CO - Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyoroti maraknya dugaan kredit macet dan kredit fiktif pada sejumlah BPR dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) milik Pemprov Jateng. Menurutnya, masalah ini terjadi karena kejar target pengajuan pinjaman dan lemahnya pengawasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sumanto saat menjadi narasumber talkshow "Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
Ia menjelaskan bahwa BKK menjadi lembaga perbankan yang rawan kredit macet karena merupakan pilihan terakhir bagi kreditur setelah ditolak oleh Bank BUMN dan bank pelat merah.
"Orang mencari kredit pertama ke Bank BUMN, kalau ditolak ke Bank Jateng, lalu baru ke BKK. Ini level tiga, harus hati-hati karena krediturnya kelas tiga," ungkapnya.
Sumanto menambahkan, tren kredit macet sering terjadi terutama di bulan Desember ketika pihak perbankan mengejar target, sehingga pengawasan berkurang dan syarat menjadi longgar.
"Kalau tidak diberi kredit targetnya kurang, tapi kalau dikasih risiko," katanya.
Ia berharap BKK di Jateng meningkatkan kualitas dan pengawasannya agar tidak lagi menjadi pilihan terakhir.
"BKK kalau merger asetnya lebih besar dari Bank Jateng, harus bisa masuk ke level yang lebih tinggi," paparnya.
Sebelumnya, kasus kredit macet pernah terjadi di BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dengan nilai mencapai Rp37 miliar – bahkan lebih besar dari nilai asetnya.
Di sisi lain, Kasubdit 3 Tipidkor Polda Jateng AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, potensi korupsi yang banyak dilaporkan adalah penyalahgunaan pengadaan dan pelanggaran kredit perbankan, terutama kredit fiktif dan kredit topengan.
Ia menjelaskan modus yang sering digunakan adalah "gali lubang tutup lubang" – menutup kredit macet dengan pengajuan kredit baru agar rasio NPL tidak tinggi.
"Kalau tak sesuai mekanisme yang baik, agunan tidak sesuai dan tak bisa mengcover, lalu buka kredit baru. Ini menyebabkan kredit macet makin membesar," tandasnya.
Heru meminta pengelola BPR dan BKK menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari Tindak Pidana Korupsi. (ADV)
