Jakarta, MEMANGGIL.CO - Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menguat. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menilai program tersebut belum berjalan optimal dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menyebut kondisi ekonomi nasional saat ini masih menghadapi tantangan serius, mulai dari melemahnya daya beli hingga meningkatnya kelompok masyarakat rentan.
Menurutnya, secara makro ekonomi Indonesia memang terlihat stabil, namun kondisi riil di masyarakat menunjukkan tekanan yang cukup kuat.
Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan, karena kenaikan upah riil tidak mampu mengimbangi laju inflasi.
Ia juga menyoroti menyusutnya kelas menengah serta bertambahnya kelompok rentan sebagai indikator melemahnya struktur ekonomi masyarakat.
“Secara angka mungkin stabil, tetapi di lapangan daya beli masyarakat melemah,” ujarnya, ditulis Minggu (12/4/2026).
Dalam situasi tersebut, program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan kualitas gizi sekaligus investasi sumber daya manusia justru dinilai menghadapi berbagai persoalan dalam implementasi.
GMNI menilai masih terdapat sejumlah permasalahan dalam tata kelola program, mulai dari dugaan kasus penyimpangan hingga lemahnya sistem pengawasan. Beberapa kasus yang mencuat di daerah disebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal.
Selain itu, temuan di lapangan terkait operasional program juga menjadi sorotan. GMNI menilai masih terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan fasilitas serta standar pelaksanaan yang belum merata di berbagai daerah.
Tidak hanya itu, alokasi anggaran dalam program MBG juga menjadi perhatian. Pengadaan sarana pendukung dalam jumlah besar dinilai perlu dikaji kembali dari sisi urgensi dan efektivitasnya, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbebani kebutuhan dasar.
“Perlu ada penyesuaian prioritas agar anggaran benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
GMNI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Menurutnya, program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
Lebih lanjut, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, penguatan sistem pengawasan, serta peninjauan kembali kebijakan teknis yang dinilai belum efektif.
Selain itu, GMNI juga mendorong agar pemerintah memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang diharapkan mampu menekan angka stunting serta mempersiapkan generasi menuju bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045.
Namun di tengah harapan tersebut, berbagai catatan kritis dari masyarakat sipil menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih memerlukan pembenahan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas.
Dalam konteks ini, GMNI menegaskan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.
