Surabaya, MEMANGGIL.CO – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 13 Mei 2026.
Program tersebut merupakan evolusi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diperluas untuk mencakup ketahanan energi dan finansial.
Peluncuran ini dihadiri jajaran petinggi dari Komisi XI DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, hingga perwakilan Bulog dan Bapanas.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menyampaikan, GPIPS akan dijalankan melalui sinergi ketat dengan penguatan strategi 4K.
Menurutnya, penguatan srategi tersebut meliputi Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, dan Kelancaran distribusi, serta penguatan Komunikasi efektif.
"Pelaksanaan GPIPS 2026 dimulai dari Sumatra, lalu Jawa sebagai pusat peluncuran nasional, dan akan berlanjut ke wilayah Bali-Nusra, Kalimantan, hingga Sulampua sesuai karakteristik inflasi masing-masing daerah," kata Aida dalam keterangan resminya, Rabu, 13 Mei 2026
Deputi Gubernur Bank Indonesia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai sukses mengintegrasikan program produktivitas pangan dengan perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
"Jawa Timur juga memperkuat pembiayaan sektor pertanian pada fase pascapanen guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga.," ungkap Aida.
Ia menambahkan, hingga April 2026, sinergi lintas lembaga terbukti efektif menjaga inflasi nasional di angka 2,42% (yoy).
Sementara itu, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) terkendali di level 3,37% (yoy), masuk dalam kisaran sasaran 3,0% hingga 5,0%.
Aida juga menyebutkan, bahwa dalam Rapat Koordinasi TPIP–TPID yang menyertai peluncuran tersebut membuahkan dua fokus utama, yakni pada jangka pendek yang menjadi penguatan sarana prasarana pertanian, regenerasi SDM tani, serta dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani.
Selain itu, pada jangka menengah dan Panjang, Bank Indonesia akan meningkatkan perbaikan jaringan irigasi, sistem pompanisasi, inovasi teknologi, dan penguatan neraca pangan nasional.
"Pengendalian inflasi memerlukan komitmen lintas lembaga untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem dan meningkatkan efisiensi logistik demi kesejahteraan masyarakat," pungkas Aida.
