Jakarta, MEMANGGIL.CO - emonstrasi yang digelar Aliansi Cipayung Menggugat di depan Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026), tak hanya diwarnai tuntutan terhadap pemerintah dan DPR RI. Aksi ratusan mahasiswa itu juga menyisakan sorotan atas dugaan tindakan represif aparat terhadap salah seorang peserta aksi.
Unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 17.30 WIB tersebut diikuti gabungan mahasiswa dari GMNI Jakarta Timur, PMKRI Jakarta Timur, LMND Jakarta Timur, dan PMKRI Jakarta Selatan. Mereka datang membawa lima tuntutan yang dinilai mewakili kegelisahan masyarakat di tengah berbagai persoalan nasional.
Di antaranya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, menuntut pendidikan gratis dan berkualitas, meminta pemerintah menurunkan harga BBM, mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga menghentikan sementara pelaksanaan MBG sampai dilakukan pembenahan menyeluruh.
Namun, substansi tuntutan tersebut seolah tenggelam oleh insiden yang dialami Dzakwan Falih, Wakil Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC GMNI Jakarta Timur.
Menurut pengakuannya, ia diamankan aparat saat hendak membakar ban sebagai simbol protes dalam aksi tersebut.
"Saya diamankan ketika hendak membakar ban," ujar Dzakwan.
Setelah diamankan, Dzakwan mengaku mendapat perlakuan kasar dari oknum aparat.
"Saya sempat dipukul di beberapa bagian tubuh sebelum akhirnya dibebaskan," katanya.
Ia mengaku menerima pesan dari aparat agar demonstrasi tidak dilakukan dengan tindakan yang dianggap anarkis.
"Saya diminta agar aksi tidak dilakukan dengan cara-cara seperti itu," ucapnya.
Meski telah kembali bergabung bersama peserta aksi lainnya, Dzakwan mengaku masih mengalami syok akibat kejadian tersebut.
"Saya masih lemas dan trauma," tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi tersebut.
Ketua GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menyatakan penyesalannya atas insiden yang menimpa salah satu kader organisasinya.
"Kami sangat menyesalkan dugaan tindakan represif terhadap kader kami," katanya.
Jansen menyoroti sikap DPR RI yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi mahasiswa.
Menurutnya, sekitar 580 peserta aksi hadir untuk menyampaikan tuntutan, namun tak satu pun anggota DPR menemui mereka.
"Kami datang membawa aspirasi rakyat, tetapi tidak ada satu pun wakil rakyat yang bersedia menemui massa aksi," ujarnya.
Ketua PMKRI Jakarta Timur, Emanuel Odo, menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi total karena dianggap belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
"Program ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar tepat sasaran," tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan lain yang menurutnya belum terselesaikan, termasuk isu ketidakadilan di Papua.
"Masih banyak masalah bangsa yang belum selesai. Papua juga tidak boleh dilupakan," katanya.
Sementara itu, Ketua LMND Jakarta Timur, Abdul Latief, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
"Ini gerakan moral untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Menurut dia, mahasiswa tidak boleh bersikap apatis ketika melihat berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Justru di situasi seperti ini, konsolidasi gerakan harus diperkuat," katanya.
Menjelang petang, massa akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan aparat keamanan. Namun bagi para peserta aksi, demonstrasi kali ini bukanlah akhir dari perjuangan.
"Ini bukan aksi terakhir. Kami akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar," tegas Jansen.
Peristiwa di depan Gedung DPR RI itu kembali menghadirkan pertanyaan lama dalam ruang demokrasi Indonesia terkait sejauh mana kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum benar-benar mendapat ruang yang aman, dan sejauh mana negara bersedia mendengar suara mereka yang datang membawa kegelisahan atas nama rakyat.
