Surabaya, MEMANGGIL.CO – Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan pertama tahun 2026 dengan inflasi yang tetap terkendali.
Menanggapi momentum positif di tengah ketidakpastian global tersebut, Bank Indonesia (BI), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat mengintegrasikan tiga forum strategis guna memangkas hambatan investasi dan memperkuat hilirisasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui penggabungan koordinasi Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Integrasi ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang responsif serta menyiapkan proyek investasi yang benar-benar siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, masuknya modal ke Jawa Timur harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan tata ruang yang jelas.
Guna merealisasikan hal tersebut, Pemprov Jatim memprioritaskan beberapa langkah teknis, yakni
Percepatan status lahan untuk menyelesaikan sinkronisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Selain itu, sinkronisasi tata ruang untuk mempercepat kejelasan tata ruang untuk pengembangan kawasan industri baru.
Tak hanya itu, penyelesaian hambatan yang mengurai sumbatan regulasi dan birokrasi yang selama ini memperlambat realisasi investasi di lapangan.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengungkapkan, stabilitas makroekonomi Jawa Timur saat ini menjadi modal kuat sebagai gerbang kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, daya saing Jatim ke depan terletak pada kecepatan respons daerah terhadap investor.
"Investor tidak mencari daerah yang sempurna. Investor mencari daerah yang responsif, kolaboratif, dan memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki diri. Tantangan kita adalah menghadirkan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat hilirisasi," kata brahim dalam keterangan resminya, Jumat, 26 Juni 2026.
Dari sisi kesiapan infrastruktur pendukung, Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, menekankan kesiapan kawasan industri untuk menampung arus modal baru.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala OJK Jatim, Horas V. M. Tarihoran, memastikan sektor jasa keuangan akan memperluas akses pembiayaan guna menopang proyek investasi sekaligus memperkuat sektor UMKM.
Guna memastikan kebijakan ekonomi ke depan tepat sasaran, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menambahkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang sedang berjalan akan dijadikan basis data komprehensif.
"Data tersebut nantinya digunakan sebagai landasan utama untuk memetakan potensi investasi dan arah pengembangan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Timur," pungkas Nashrul
