Blora, MEMANGGIL.CO - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 akhirnya mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blora. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bagi Pemkab Blora untuk mengarahkan tambahan anggaran pada sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak di tengah sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran.

Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora, Kamis (10/9/2026). Agenda rapat diawali dengan penyampaian pandangan fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati Blora atas pandangan tersebut hingga pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.

Rapat dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman atau Gus Arief bersama pimpinan dan anggota DPRD Blora. Jajaran Forkopimda serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Blora juga turut hadir dalam rapat tersebut.

Sebelum persetujuan diketuk, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan mengenai arah kebijakan anggaran daerah. Persoalan infrastruktur, optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja, penanganan kekeringan dan kebakaran hingga kondisi badan usaha milik daerah menjadi isu yang mendapat sorotan.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gus Arief menegaskan bahwa tambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 akan diarahkan pada program yang memiliki tingkat urgensi tinggi. Pemerintah daerah juga harus memperhitungkan waktu yang tersisa agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Kenaikan target pendapatan daerah yang kita rencanakan di APBD Perubahan 2026 ini diharapkan memberikan kesempatan untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan data potensi dan kebijakan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien,” ujar Gus Arief.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Pemerintah daerah tidak ingin strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah justru menambah beban bagi warga.

Gus Arief mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses optimalisasi PAD. Selain diharapkan meningkatkan penerimaan, sistem berbasis digital juga dinilai dapat membuat proses pelayanan dan pengelolaan pendapatan lebih mudah serta transparan.

“Penerimaan PAD yang meningkat nantinya kita harapkan tidak akan menjadi beban untuk masyarakat,” kata Gus Arief.

Ia menambahkan peningkatan PAD juga diarahkan melalui teknologi tepat guna berbasis digital sehingga prosesnya dapat dilakukan secara lebih transparan.

Di sisi belanja, pemerintah daerah memastikan tambahan alokasi dalam APBD Perubahan akan diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian utama dalam kebijakan tersebut.

“Penambahan alokasi anggaran belanja daerah pada APBD Perubahan ini kita akan prioritaskan untuk program-program yang terkait dengan infrastruktur, baik itu jalan, sekolah, dan juga yang lainnya,” jelas Gus Arief.

Pemkab Blora akan menyesuaikan pelaksanaan program dengan waktu yang masih tersedia hingga akhir tahun anggaran.

Persoalan jalan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus diperjuangkan Pemkab Blora. Selain menggunakan kemampuan anggaran daerah, pemerintah kabupaten juga berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah.

Gus Arief mengatakan Pemkab Blora bersama DPRD terus mendorong agar dukungan tersebut dapat segera direalisasikan. Infrastruktur jalan dinilai memiliki dampak luas karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang dan aktivitas ekonomi.

Selain infrastruktur, perhatian DPRD dan Pemkab Blora juga mengarah pada kondisi BUMD. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah BPR Blora Artha yang tengah didorong untuk kembali menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat.

Gus Arief menyebut pembenahan manajemen menjadi salah satu langkah awal yang harus dilakukan. Pemerintah daerah ingin memastikan penyertaan modal yang telah diberikan melalui APBD dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan manfaat bagi daerah.

“Kita berharap Bank Blora Artha sebagai bank kebanggaan kita ini bisa kita sehatkan kembali,” ungkap Gus Arief.

“Kita akan berkomitmen untuk menata manajemen,” lanjutnya.

Setelah pembenahan manajemen dilakukan, sejumlah langkah operasional akan disiapkan untuk memperkuat kondisi BPR Blora Artha. Salah satunya dengan memperkuat sumber pendanaan dari pihak ketiga sekaligus membuka peluang kerja sama dengan investor.

Gus Arief mengatakan berbagai langkah tersebut telah masuk dalam daftar pembenahan yang akan dilakukan. Pemerintah berharap penyertaan modal yang telah diberikan melalui APBD dapat diperkuat dengan strategi manajemen baru yang lebih sehat dan produktif.

Persoalan lain yang tidak kalah mendesak adalah kekeringan yang masih melanda sejumlah wilayah Blora. Pemkab menyiapkan kombinasi solusi jangka pendek dan jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada distribusi air bersih ketika musim kemarau.

Untuk solusi jangka panjang, pemerintah daerah terus mencari sumber air baru yang memungkinkan untuk dilakukan pengeboran. Sementara untuk kebutuhan mendesak, armada pengangkut air bersih akan diperkuat agar distribusi kepada wilayah terdampak dapat dilakukan lebih cepat.

Kebutuhan penanganan kekeringan menjadi penting karena persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Ketersediaan air juga berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi warga di wilayah yang mengalami kekurangan sumber air.

Selain kekeringan, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan sarana penanganan kebakaran. Salah satunya melalui rencana penambahan armada pemadam kebakaran agar respons terhadap kejadian di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.

“Bupati tengah menyiapkan untuk melakukan penambahan armada pemadam kebakaran ke depannya,” ujar Gus Arief.

Ia menyebut minimal dua unit armada tambahan direncanakan untuk memperkuat penanganan ketika terjadi kebakaran.

Keterbatasan waktu tempuh menjadi salah satu pertimbangan dalam penguatan armada tersebut. Dengan wilayah Blora yang cukup luas, ketersediaan armada di sejumlah titik dinilai penting agar petugas dapat memberikan respons secepat mungkin.

Pemkab Blora juga tidak hanya mengandalkan armada milik pemerintah daerah. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Yon TP dan PPSDM Migas yang memiliki armada pemadam kebakaran, akan terus diperkuat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penanganan kebakaran di berbagai wilayah Blora, baik kawasan timur maupun barat. Dengan dukungan lintas instansi, respons terhadap kejadian kebakaran diharapkan dapat lebih cepat dan efektif.

Selain sejumlah persoalan tersebut, DPRD dan Pemkab Blora juga membahas pengelolaan sampah, pertumbuhan ekonomi daerah serta evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah. Seluruh catatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan sebelum Raperda Perubahan APBD 2026 disetujui bersama.

Persetujuan bersama DPRD dan Pemkab Blora menjadi tahap penting dalam pelaksanaan perubahan anggaran tahun berjalan. Setelah proses selanjutnya sesuai ketentuan selesai, pemerintah daerah akan memiliki dasar untuk menjalankan berbagai penyesuaian program dan anggaran yang telah ditetapkan.

Bagi masyarakat, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar persetujuan dokumen anggaran. Yang menjadi perhatian adalah seberapa cepat anggaran tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan jalan, penguatan pelayanan air bersih, peningkatan respons kebakaran dan pembenahan BUMD.

Gus Arief menegaskan seluruh program harus dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut memastikan program prioritas benar-benar dapat dikerjakan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Blora.