Jakarta, MEMANGGIL.CO - Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (Bapemnus) meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai program berskala nasional itu belum sepenuhnya siap dijalankan, baik dari sisi fiskal negara maupun kesiapan sistem di lapangan.
Ketua Umum Bapemnus, Jansen Henry Kurniawan, menyebut gagasan program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun menurutnya, implementasi yang dilakukan secara terburu-buru justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru.
“Program MBG memang punya niat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tapi pelaksanaannya saat ini terlihat terburu-buru dan belum matang secara kelembagaan,” ujar Jansen dalam pernyataan sikap yang diterima, Jumat (13/3/2026).
Ia menyoroti besarnya kebutuhan anggaran program tersebut yang dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap keuangan negara.
“Anggaran awal program ini mencapai sekitar Rp71 triliun dan berpotensi meningkat hingga Rp171 triliun. Angka ini tentu sangat besar dan dapat memengaruhi prioritas belanja negara,” katanya.
Menurut Jansen, jika tidak diatur dengan matang, kebijakan tersebut berpotensi menggeser alokasi anggaran sektor lain yang juga penting bagi pembangunan nasional.
“Kita khawatir program besar seperti ini justru mengurangi ruang fiskal negara untuk sektor lain yang juga vital bagi masyarakat,” lanjutnya.
Selain aspek anggaran, Bapemnus juga menilai program MBG berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi apabila dijalankan tanpa kesiapan sistem distribusi pangan.
“Jika permintaan bahan pangan meningkat secara tiba-tiba sementara rantai pasok belum siap, risiko kenaikan harga pangan sangat terbuka. Ini bisa berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat,” jelas Jansen.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan. Beberapa di antaranya terkait kualitas makanan dan distribusi yang belum berjalan optimal.
“Kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengelolaan makanan belum siap sepenuhnya,” ujarnya.
Menurutnya, program yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat itu membutuhkan infrastruktur yang sangat besar, termasuk jaringan dapur layanan gizi, sistem distribusi, serta tenaga pengelola yang memadai.
“Program sebesar ini tidak bisa dijalankan tanpa kesiapan logistik, sistem pengawasan pangan, dan sumber daya manusia yang kuat,” tegasnya.
Bapemnus pun meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut sebelum melanjutkan implementasi secara nasional.
“Kami mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG agar dapat dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari aspek fiskal, kelembagaan, maupun kesiapan distribusi makanan,” kata Jansen.
Selain itu, Bapemnus mendorong adanya audit publik terhadap penggunaan anggaran program MBG untuk memastikan transparansi pengelolaannya.
“Audit publik penting dilakukan agar tidak ada ruang bagi penyimpangan anggaran dalam program sebesar ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jansen juga menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hanya saja, menurutnya program besar harus dijalankan dengan perencanaan matang.
“Pembangunan sumber daya manusia adalah tujuan mulia, tetapi kebijakan publik harus dijalankan dengan perencanaan yang matang dan kesiapan sistem yang kuat,” pungkasnya.
Editor : Redaksi