MEMANGGIL.CO - Meskipun tidak wajib dalam struktur resmi Muhammadiyah, pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) menjadi kebutuhan di seluruh tingkatan pengurus. Termasuk ditingkatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten/Kota.

Setelah terbentuk, menurut Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ridho Al Hamdi,   LHKP harus menjadi leading sector diaspora kader dalam ranah publik/politik.

"LHKP menjadi leading sector untuk mewujudkan gagasan Muhammadiyah dalam hal diaspora kader. Dan selanjutnya menjadi penyambung aspirasi warga Muhammadiyah" ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam Rakerwil LHKP PWM Jawa Tengah pada 10-11 November 2023.

Meskipun Muhammadiyah bersikap independen dan netral, yang kadang berimplikasi pada pengertian bahwa warganya menjadi apolitis. Namun menurutnya, sikap independen tersebut jangan disalah artikan sehingga tidak memihak manapun yang akhirnya tidak mempunyai pilihan.

Menurut Ridho Al Hamdi, ada amanat muktamar yang harus diimplementasikan. Yaitu diaspora kader Muhammadiyah untuk masuk dalam ruang publik, di trias politica baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal tersebut untuk menjawab ungkapan almarhum Buya Syafi'i  Maarif yang menyatakan bahwa Muhammadiyah yatim piatu dalam dunia politik.

Lebih kongkret, Ridho memproyeksikan bahwa Muhammadiyah harus mengusung kadernya masuk dalam jajaran legislatif 2024 dengan slogan "satu dapil satu kadermu". Maka harus diformulasikan kader siapa yang akan di dukung.

"Jangan sampai warga Muhammadiyah masih bingung harus memilih siapa di Pemilu 2024" tutupnya.

Hasil Survei Jadi Rujukan

Sementara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Pembina LHKP Zakiyuddin Baedlowy saat membuka acara menyampaikan bahwa politik Muhammadiyah selama ini yaitu high politic, masih tertatih dalam politik praktis. Sehingga proyeksi satu dapil satu calegmu meskipun terlambat tapi harus dilaksanakan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa PWM Jawa Tengah sudah melibatkan 13 PTM se -Jateng, yang sudah bersedia untuk melaksanakan konsorsium survei elektabilitas. Hasil survei nanti akan menjadi acuan secara ilmiah untuk menentukan caleg siapa yang akan didukung.

"Data elektabilitas atas nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) hasil survei secara akademis, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti akan ditindak lanjuti oleh PDM masing-masing" kata Zakiyuddin Baedlowy.

Zakiyuddin juga menambahkan bahwa saat ini bukan hanya trias politika, tapi juga di bidang pertahanan dan keamanan (hankam) juga sangat penting yaitu Intelejen, Kepolisian dan TNI.

Masih terkait hasil survei, menurutnya akan menjadi base line peta Muhammadiyah, untuk melakukan pemetaan jangka panjang, bukan hanya Pemilu dan Pilkada 2024 tapi juga Pemilu 2029 nantinya. Muhammadiyah tidak lagi alergi politik praktis, karena punya kepentingan sebagai sarana dakwah.

"Tanpa politik maka tidak punya sarana pendukung yang kuat. Sarana dan tujuan harus seiring sejalan" tutupnya.

Rakerwil LHKP PWM diikuti oleh seluruh pengurus LHKP PDM se- Jawa Tengah. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Zainuddin Maliki (DPR RI Fraksi PAN) dan Edy Wuryanto (DPR RI Fraksi PDIP) sebagai narasumber.

Penulis  : Masfuad Edy Santoso

Editor    : Arief Miko