MEMANGGIL.CO - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol akhirnya ditangkap aparat penegak hukum sehubungan kasus darurat militer pada Desember 2024. Yoon ditangkap aparat dari lembaga anti-korupsi Korea Selatan, Badan Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) serta pihak kepolisian, Rabu (15/1/2025) pagi waktu setempat.
Dilansir dari Reuters, pemimpin yang dimakzulkan itu mengatakan setuju untuk mematuhi penyelidikan guna menghindari pertumpahan darah yang mengakhiri ketegangan politik selama berminggu-minggu.
Ia dimakzulkan akibat menerapkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Adapun Yoon Suk Yeol telah bersembunyi di kediamannya di lereng bukit. Ia dijaga oleh pasukan pengawal pribadi yang menghalangi upaya penangkapan sebelumnya.
Kini, nasib Yoon berada di tangan Mahkamah Konstitusi yang akan mempertimbangkan apakah akan memperkuat pemakzulan Yoon dan memberhentikannya atau mengembalikannya ke kekuasaan.
Selain menghadapi pemakzulan, Yoon juga menghadapi rentetan investigasi kriminal atas tuduhan pemberontakan.
Setelah sebelumnya menolak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh CIO, Yoon akhirnya bersedia untuk menjalani interogasi.
Dalam pesan yang dirilis saat dia akhirnya ditangkap, Yoon mengatakan dirinya tidak mengakui proses yang menurutnya ilegal ini, namun ia tunduk untuk menghindari pertumpahan darah.
"Saya memutuskan untuk merespons penyelidikan CIO, meskipun itu merupakan penyelidikan ilegal. Ini untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak baik," ucap Yoon dalam sebuah pernyataan.
Diketahui, Presiden Korsel ditangkap setelah menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini adalah buntut dari pemberlakuan darurat militer, yang diumumkannya 3 Desember lalu.
Berdasarkan laporan Reuters, dekrit tersebut berisi sejumlah larangan antara lain tidak boleh ada kegiatan politik, termasuk di Majelis Nasional atau parlemen Korsel. Militer juga melarang upaya menggulingkan pemerintahan, serta memanipulasi opini publik.
Aksi mogok kerja hingga demonstrasi juga dilarang. Militer pun bisa memberi sanksi bagi siapa pun yang melanggar dekrit. Ia juga menyebut adanya pengaruh Korea Utara (Korut).
Namun enam jam kemudian, ia mencabut pemberlakuan darurat militer itu. Hal ini menimbulkan chaos. Warga Korsel turun ke jalan mendemonya berhari-hari, memintanya turun dari jabatan Presiden.
