MEMANGGIL.CO - Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang pernah diusulkan menjadi Kota Administratif (Kotatif) pada era 1990-an, kini kembali mendapatkan sorotan nasional. Bukan dalam bentuk pemekaran wilayah, tetapi dalam konsep strategis baru bernama Cepu Raya, sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi lintas daerah yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno.
Dalam pertemuan singkat di Stasiun Cepu, Senin 9 Juni 2025, Menko PMK menyampaikan ide pengembangan kawasan Cepu Raya kepada Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman. Pratikno menyebut Cepu sebagai “Sleeping Giant”, yaitu mesin pertumbuhan ekonomi yang tertidur namun menyimpan potensi luar biasa bagi kawasan Blora, Bojonegoro, Tuban, dan Ngawi.
“Blora itu ibu kota pemerintahan, sedangkan Cepu adalah ibu kota ekonomi. Cepu is a sleeping engine of inclusive and sustainable growth,” ungkap mantan Rektor UGM Yogyakarta ini.
Cepu Raya: Kawasan Strategis Baru Jawa Tengah–Jawa Timur
Menurut Menko PMK, Cepu Raya berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan baru berkat berbagai modal penting yang dimiliki Cepu dan sekitarnya, antara lain:
Pusat pendidikan dan energi: PPSDM Migas dan PEM Akamigas, Pertamina, serta Perhutani.
Infrastruktur strategis: Stasiun KA besar, parkir luas, rencana perhentian kereta cepat, terminal bus aktif, serta bandara.
Kedekatan dengan jalan tol Ngawi, Waduk Karangnongko, dan aliran Bengawan Solo.
Kekuatan tradisi lokal: Pertanian, peternakan, dan jaringan diaspora masyarakat yang luas.
Pratikno berharap sinergi lintas daerah dapat dibangun untuk mendorong kemajuan kawasan ini secara inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Blora Siap Kawal Konsep Cepu Raya
Bupati Arief Rohman menyambut positif gagasan Cepu Raya. Ia menyatakan siap menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan para kepala daerah sekitar seperti Bojonegoro, Ngawi, dan Tuban untuk menyusun roadmap pembangunan kawasan Cepu Raya.
“Terima kasih Pak Menko atas masukan dan arahannya. Kami akan coba susun kajian bersama antar-daerah untuk memajukan kawasan ini,” ujar Bupati Arief Rohman.
Dulu Gagal Jadi Kotatif, Kini Cepu Didorong Bangkit sebagai Kota Ekonomi
Perlu diketahui, Cepu sempat diusulkan menjadi Kotatif (Kota Administratif) pada era 1990-an, tepatnya saat Bupati Blora dijabat H. Soekardi Hardjoprawiro (1989–1999). Saat itu, pembangunan gedung calon Kantor Kotatif sudah dilakukan di Jalan Ronggolawe, dekat SDN Balun dan Hotel Mega Bintang.
Namun, usulan ini redup dan tidak berlanjut, terlebih setelah pemilihan Bupati 1999 yang menghasilkan pasangan Ir. Basuki Widodo (putra asli Cepu) dan RM Yudhi Sancoyo. Meski sempat menggema lagi pada awal 2000-an, rencana tersebut akhirnya lenyap tanpa realisasi.
Cepu, Kota dengan Sejarah dan Potensi
Sejak masa kolonial, Cepu sudah memiliki status Kawedanan, setingkat di atas kecamatan, membawahi wilayah seperti Sambong dan Kedungtuban. Banyak tokoh nasional lahir dari wilayah ini, dan keberadaan lembaga strategis serta infrastruktur transportasi membuatnya sangat layak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Bagi masyarakat, perubahan status administratif bukanlah tujuan utama. Mereka lebih berharap pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, dan kualitas hidup.
“Apalah artinya status kota berubah, jika kehidupan masyarakat tetap sama. Tapi jika perubahan status membawa manfaat nyata seperti naiknya UMR dan ekonomi berkembang, tentu akan kami dukung,” ujar salah satu warga Cepu.
Gagasan Cepu Raya menjadi momentum baru untuk membangkitkan kembali semangat pengembangan kawasan Cepu. Bukan semata menjadi kota otonom, tapi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional yang berdampak luas bagi masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur.
