MEMANGGIL.CO - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (23/6/2025).
Herman hadir mewakili Gubernur-Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan, yang baru dilantik pada Februari 2025.
"Rapat paripurna ini merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pembahasan ranperda untuk memberikan tambahan informasi yang diharapkan dapat memperjelas ranperda," ujar Herman.
Dalam kesempatan itu, Herman menyampaikan apresiasi terhadap seluruh fraksi DPRD Jabar yang telah memberikan perhatian terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD 2024.
Ia menilai berbagai bentuk pandangan dari fraksi baik apresiasi, pertanyaan, kritik, hingga rekomendasi merupakan masukan penting untuk menyempurnakan ranperda.
"Saya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Jabar yang telah mencurahkan perhatian dan pencermatan terhadap substansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024," katanya.
Herman juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap capaian Pemprov Jabar yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda 2024. Ini menjadi raihan ke-14 kali secara berturut-turut.
"Saya sampaikan bahwa Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar 92 persen berasal dari pendapatan pajak daerah. Potensi pajak daerah tersebut, 67 persen di antaranya berasal dari PKB dan BBNKB," jelas Herman.
Kondisi ini menurutnya menunjukkan tingginya ketergantungan PAD terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk itu, Pemprov mulai mengupayakan diversifikasi sumber PAD.
Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan inovasi layanan digital untuk memaksimalkan penerimaan tanpa membebani masyarakat.
"Selanjutnya, diperlukan optimalisasi dan efektivitas pengelolaan PAD, melalui peningkatan inovasi layanan digital, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah dan tidak membebani rakyat kecil," ucap Herman.
Salah satu strategi andalan yang disiapkan adalah program Pemutihan Kendaraan Bermotor, yang bertujuan meningkatkan dan mempercepat penerimaan pajak kendaraan.
Tak hanya fokus di sektor fiskal, Herman juga menyinggung langkah Pemprov dalam memperkuat ketahanan pangan.
"Provinsi Jawa Barat juga telah menyusun dan memutakhirkan peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencakup Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan elemen pendukung lainnya," jelasnya.
Untuk sektor kelautan dan perikanan, Pemprov juga telah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan guna meningkatkan hasil tangkap mereka.
Di akhir pemaparannya, Herman menegaskan bahwa fokus Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi akan diarahkan pada perbaikan layanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
"Kita punya banyak PR di pendidikan, kita punya banyak PR di kesehatan, kita punya banyak PR di ekonomi, pengangguran kita masih tinggi dan Pak Gubernur sedang mengakselerasi semua persoalan ini diselesaikan," pungkasnya.
