Jakarta, MEMANGGIL.CO - Bupati Blora, H. Arief Rohman, yang akrab disapa Gus Arief, menghadiri Rapat Dewan Pengurus (RDP) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Raffles Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Forum tersebut menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pengurus APKASI menyepakati sedikitnya 20 rekomendasi strategis yang akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI.
Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Gus Arief, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal APKASI, menyampaikan bahwa berbagai persoalan strategis yang dibahas dalam forum tersebut berkaitan langsung dengan tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam menjalankan pembangunan daerah.
“Ada sekitar 20 rekomendasi yang kita bahas bersama, mulai dari transfer keuangan daerah, tantangan fiskal kabupaten, hingga beban anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K yang cukup menekan APBD,” ujar Gus Arief, ditulis Senin (9/3/2026).
Selain itu, forum APKASI juga membahas sejumlah isu lain yang dinilai penting bagi penguatan otonomi daerah, seperti pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di daerah hingga wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Gus Arief, rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah.
Di sisi lain, APKASI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah, Tertinggal Yandri Susanto, menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kualitas pelayanan dasar yang masih perlu ditingkatkan.
“Tantangan yang masih dihadapi daerah tertinggal antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya PAD, serta mutu pelayanan dasar yang masih belum optimal,” ujar Yandri.
Menurutnya, kebijakan strategis yang diambil para kepala daerah memiliki peran penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi kemiskinan ekstrem, serta memperkuat kemandirian desa.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa APKASI memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat.
Ia mendorong para kepala daerah untuk terus menyelaraskan program pembangunan di daerah dengan kebijakan nasional agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah agar terus menggali potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
