Blora, MEMANGGIL.CO - Bangunan Pendopo Kabupaten Blora yang berdiri di sisi utara alun-alun kota menyimpan perjalanan sejarah panjang pemerintahan daerah. Dibangun pada 3 Agustus 1891, bangunan tersebut hingga kini tetap menjadi simbol kekuasaan dan pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Blora.
Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun awak media ini dari arsip keluarga keturunan Bupati Blora tempo dulu, pembangunan pendopo tersebut berkaitan erat dengan tokoh bangsawan lokal bernama R.M. Soedjoed Koesoemaningrat atau yang dikenal sebagai Ndoro Sumo.
Ndoro Sumo merupakan putra pertama dari R.M.A.A. Tjokronegoro III. Ia lahir pada 3 Juni 1883 dan mendapat kehormatan meletakkan batu pertama pembangunan pendopo ketika masih berusia sekitar delapan tahun.
Peristiwa peletakan batu tersebut menjadi salah satu momen penting dalam sejarah pembangunan pusat pemerintahan Blora pada masa itu. Namun dalam perjalanan waktu, titik batu pertama yang diletakkan Ndoro Sumo di area belakang pendopo hingga kini tetap dibiarkan terbuka tanpa ditutup keramik atau tegel.
Dalam berbagai catatan lokal, lokasi tersebut sering dikaitkan dengan kisah yang berkembang di lingkungan pendopo sejak masa lampau.
Terlepas dari kisah tersebut, keberadaan pendopo tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang pemerintahan Blora yang bermula sejak masa kepemimpinan R.T. Djajeng Tirtonoto.
Pada tahun 1767, Djajeng Tirtonoto menyatukan wilayah Blora yang sebelumnya terbagi menjadi dua kawasan pemerintahan, yaitu Kanoman dan Kasepuhan. Setelah penyatuan tersebut, kawasan yang semula berupa semak belukar dibuka untuk dijadikan pusat pemerintahan baru.
Di lokasi tersebut kemudian dibangun sejumlah fasilitas utama, mulai dari pendopo kabupaten, alun-alun, hingga kawasan permukiman magersari yang menjadi tempat tinggal para abdi pemerintahan.
Pada masa awal pembangunannya, pendopo masih berupa bangunan sederhana yang terbuat dari papan kayu. Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan oleh para penerus pemerintahan.
Kepemilikan dan pengelolaan pendopo kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya dari keluarga Djajeng Tirtonoto. Setelah Djajeng Tirtonoto, kepemimpinan dilanjutkan oleh R.T. Prawirayudha, kemudian diteruskan kepada R.T. Tirtonegoro.
Pada masa kepemimpinan Tirtonegoro sekitar tahun 1837–1838, bangunan pendopo mengalami perubahan besar. Bangunan kayu yang sebelumnya berdiri kemudian direnovasi menjadi bangunan tembok permanen dengan biaya pribadi penguasa saat itu.
Perjalanan kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh R.M.A.A. Tjokronegoro I, kemudian oleh R.M.A.A. Tjokronegoro II hingga akhirnya kepada R.M.A.A. Tjokronegoro III.
Dari garis keturunan inilah kemudian lahir Ndoro Sumo yang menjadi tokoh penting dalam sejarah pembangunan pendopo pada akhir abad ke-19. Meski dipersiapkan sebagai penerus kepemimpinan ayahnya, Ndoro Sumo tercatat tidak pernah menduduki jabatan Bupati Blora.
Dalam sejumlah catatan sejarah lokal disebutkan bahwa ia menolak posisi tersebut karena tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Setelah wafatnya Tjokronegoro III, jabatan Bupati Blora kemudian diberikan kepada Kanjeng Said Abdoel Kadir Jaelani.
Pada awal masa kepemimpinannya sekitar tahun 1912, bupati baru tersebut belum memiliki kediaman resmi sehingga sementara waktu menempati pendopo milik Ndoro Sumo.
Kondisi tersebut berlangsung sekitar dua tahun hingga akhirnya dibangun kediaman baru di kawasan Jetis. Setelah itu, pendopo yang sebelumnya digunakan sebagai tempat tinggal sementara tidak lagi kembali menjadi milik keluarga Ndoro Sumo.
Dalam perjalanan berikutnya, bangunan tersebut kemudian berada di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda dan difungsikan sebagai pusat administrasi pemerintahan.
Sejak saat itu pendopo terus digunakan sebagai pusat pemerintahan daerah hingga masa kemerdekaan Indonesia dan akhirnya menjadi rumah dinas resmi Bupati Blora.
Lebih dari satu abad setelah dibangun, pendopo tersebut tetap berdiri kokoh dan menjadi salah satu bangunan bersejarah penting di Kabupaten Blora. Selain sebagai pusat pemerintahan, bangunan ini juga menjadi saksi perjalanan panjang sejarah kepemimpinan daerah sejak masa kerajaan, kolonial, hingga era pemerintahan modern saat ini.
