MEMANGGIL.CO - Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tak hanya soal bantuan sosial. Pemerintah kini mendorong langkah nyata di sektor pendidikan, termasuk mendirikan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ambil bagian dalam program ini.
Dukungan diberikan lewat penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional sekolah rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Rini menjelaskan, dalam Inpres tersebut sudah ditetapkan peran lintas kementerian. Beberapa instansi yang terlibat adalah Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, serta Kementerian Agama.
Khusus PANRB, perannya difokuskan pada dua hal: penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Ini dilakukan lewat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemensos, serta fasilitasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.
Menurut Rini, Sekolah Rakyat dirancang agar tidak berdiri sendiri. Lembaga ini akan berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial satu ekosistem dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang telah berjalan.
“Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” tegas Rini.
Dari sisi kelembagaan, model sekolah ini mengacu pada Permendikbud No. 6/2019, dengan mempertimbangkan lokasi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.
“Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8/2025, saat ini telah diusulkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang Pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi,” ungkap Rini.
Tak hanya struktur dan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan guru juga jadi fokus. PANRB menggandeng Kemendikdasmen untuk memastikan jumlah dan kualitas guru di Sekolah Rakyat sesuai standar.
“Dengan demikian, peran Kementerian PANRB tidak hanya menfasilitasi pemenuhan guru, tetapi juga mengawal proses seleksi yang adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ini penting agar sekolah rakyat tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” tambahnya.
