MEMANGGIL.CO – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Siola memicu sorotan dari anggota legislatif. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, H. Buchori Imron, mendukung rencana pembangunan fasilitas pengganti yang lebih modern, namun mengkritik pola kerja Pemkot yang dinilai kerap mengabaikan peran dewan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Dulu bangunan JPO Siola juga gak ngomong dewan, sekarang juga dibongkar tidak ada pemikiran dengan dewan,” tegas Buchori di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/8/2025).
Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan DPRD merupakan bagian dari pemerintah kota yang semestinya dilibatkan dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan pembangunan. “Kita ini bagian dari pemerintah kota lho, semua anggaran juga dibahas di sini,” katanya.
Meski menyayangkan minimnya komunikasi, Buchori memilih menunggu realisasi janji Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang berkomitmen mengganti JPO Siola dengan fasilitas yang lebih baik dan modern. “Kita jangan buruk prasangka dulu karena komitmennya Walikota mau dibangun yang lebih bagus,” ujarnya.
Buchori berharap JPO pengganti dilengkapi fasilitas ramah disabilitas, seperti lift, agar lebih inklusif bagi masyarakat. Ia juga mendorong pelibatan pengusaha lokal untuk mendukung pendanaan proyek sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD. “Kalau banyak investor mau terlibat, yang penting jangan ada tendensi macam-macam,” tegasnya.
Ia mencontohkan skema kerja sama seperti di Taman Harmoni, di mana investor dan Pemkot berbagi peran. “Kalau semakin banyak pengusaha peduli dengan Surabaya, semakin baik, daripada nyedot anggaran pemerintah kota,” tambahnya.
Buchori memastikan DPRD tidak akan keberatan dengan pembongkaran JPO Siola selama fasilitas penggantinya benar-benar lebih baik dan bermanfaat bagi warga.
