MEMANGGIL.CO - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik, mandiri, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Menko PM yang juga telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Ketua I Tim Koordinasi MBG, menyampaikan pesan penting, seluruh bahan pangan dan peralatan dapur yang digunakan dalam program MBG tidak boleh impor dan harus berasal dari produksi dalam negeri.
“Sebagai pengawas MBG, saya minta semua bahan pangan dan alat dapur MBG tidak boleh impor. Harus 100ri produksi dalam negeri,” tegas Muhaimin Iskandar, dalam keterangan resmi Kemenko PM, Kamis (7/11/25).
Menurutnya, langkah ini bukan hanya untuk menjamin kemandirian pangan nasional, tetapi juga sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan memberdayakan pelaku usaha kecil, termasuk UMKM, koperasi, dan petani lokal.
“Kalau ekosistemnya benar, maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik dan mandiri,” lanjut Muhaimin.
Melalui kemitraan dengan petani dan UMKM di sekitar pesantren, Al-Ittifaq telah berhasil membangun rantai pasok pangan lokal yang efisien dan berkelanjutan mulai dari produksi, distribusi, hingga penyediaan bahan pangan untuk program-program sosial seperti MBG.
“Al-Ittifaq menunjukkan bahwa dari pesantren, bisa tumbuh kekuatan ekonomi rakyat. Ini model ideal bagi kemandirian bangsa,” ujar Muhaimin dalam kunjungan tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui partisipasi UMKM, koperasi, dan BUMDes.
Dalam satu tahun pelaksanaan, MBG telah mencatat capaian luar biasa yakni 1,4 miliar porsi makanan bergizi dibagikan ke seluruh pelosok negeri, 18.895 UMKM, koperasi, dan BUMDes bergabung dalam ekosistem MBG, 625 ribu lapangan kerja baru tercipta dari hulu ke hilir.
“MBG bukan hanya soal makan bergizi, tapi gerakan ekonomi nasional. Dengan melibatkan pelaku lokal, kita membangun kedaulatan pangan bangsa,” tegas Muhaimin Iskandar.
Tahap berikutnya, pemerintah memastikan seluruh bahan pangan dan produk MBG hanya boleh berasal dari UMKM dan koperasi lokal, sesuai visi “Dari Indonesia, untuk Anak-Anak Indonesia”.
Dengan sinergi antara pemerintah, pesantren, dan pelaku ekonomi rakyat, Indonesia tengah menapaki jalan kemandirian pangan, membangun kekuatan ekonomi dari desa, untuk kesejahteraan bangsa.
