Pati, MEMANGGIL.CO – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Sudewo, Bupati Pati, pada Senin (19/1/2026), bukan hanya mengguncang panggung politik daerah. OTT ini sekaligus membuka kembali “buku besar” kekayaan Sudewo, yang tercatat melonjak signifikan menjelang masa awal kepemimpinannya.
Sorotan publik kini tak lagi semata tertuju pada dugaan suap yang sedang diusut KPK, melainkan juga pada ironi lonjakan harta kekayaan seorang kepala daerah di tengah wilayah yang ekonominya masih ditopang petani dan pelaku UMKM.
Lonjakan Harta di Awal Kekuasaan
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Sudewo ke KPK pada 11 April 2025—tepat setelah ia resmi menjabat sebagai bupati—total kekayaan bersihnya tercatat Rp31.519.711.746.
Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar Rp1,3 miliar hanya dalam tempo satu tahun, dibanding laporan per 3 Mei 2024 yang berada di kisaran Rp30,2 miliar. Kenaikan tersebut terjadi di fase awal kekuasaan, periode yang kerap dianggap rawan konflik kepentingan antara jabatan publik dan urusan bisnis pribadi.
Properti Menggunung, Utang Nihil
Penelusuran pada situs e-LHKPN KPK memperlihatkan struktur kekayaan Sudewo yang bertumpu pada aset bernilai tinggi:
- Tanah dan Bangunan – Rp17,03 miliar
Sebanyak 31 bidang tanah dan bangunan, tersebar di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, hingga Tuban. Salah satu aset terbesarnya di Pati memiliki luas mencapai 1.524 meter persegi. - Alat Transportasi dan Mesin – Rp6,33 miliar
Termasuk BMW X5 tahun 2023, Toyota Innova 2013, serta sejumlah kendaraan lain yang selama ini kerap disorot publik. - Surat Berharga – Rp5,39 miliar
Dalam bentuk instrumen investasi seperti saham dan obligasi. - Kas dan Setara Kas – Rp1,96 miliar
Tersimpan dalam simpanan tunai dan perbankan. - Harta Bergerak Lainnya – Rp795 juta
Diduga berupa logam mulia atau barang berharga pribadi.
Fakta yang paling mencolok, dalam laporannya Sudewo tidak mencantumkan satu rupiah pun utang, sehingga seluruh aset tersebut merupakan kekayaan bersih.
Kontras Sosial dan Ujian Integritas
Total kekayaan puluhan miliar rupiah itu kini dipertanyakan, terutama karena kontras dengan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Pati. Di saat sebagian besar warga masih bergelut dengan fluktuasi harga hasil panen dan keterbatasan akses permodalan, akumulasi aset pejabat publik menjadi isu sensitif.
Selama ini Sudewo berdalih bahwa kekayaannya berasal dari bisnis properti dan usaha pribadi sebelum terjun ke politik. Namun OTT KPK mengubah konteks pembelaan tersebut. Lonjakan kekayaan kini bukan lagi sekadar angka administratif, melainkan bagian dari rangkaian fakta yang berpotensi diuji secara hukum.
KPK menegaskan penyidikan akan terus berkembang. Tidak hanya menelusuri dugaan suap dalam OTT, tetapi juga menyisir kewajaran sumber kekayaan, termasuk membuka peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika ditemukan ketidaksesuaian antara harta dan penghasilan resmi.
OTT ini menjadi ujian paling krusial bagi narasi kekayaan Sudewo: apakah benar hasil kerja keras bisnis, atau justru potret gelap relasi kuasa dan uang yang selama ini luput dari pengawasan publik.
