Blora, MEMANGGIL.CO - Permasalahan pupuk subsidi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, setiap musim tanam tiba mendorong legislatif setempat untuk mengusulkan langkah konkret. Setelah sebelumnya menyoroti kompleksitas persoalan pupuk subsidi, kini DPRD Blora melalui Komisi B mendorong adanya sistem penanganan aduan yang lebih cepat dan responsif.
Langkah ini dinilai penting mengingat keluhan petani selalu bermunculan saban tahun, mulai dari kelangkaan, persoalan teknis di lapangan, hingga efektivitas pupuk yang kerap dipertanyakan. Di tengah kondisi musim yang tidak menentu, tekanan terhadap petani pun semakin besar.
Anggota B DPRD Kabupaten Blora, Aditya Candra Yogaswara, mengungkapkan bahwa banyaknya laporan yang ia terima dari masyarakat menjadi dasar perlunya kanal komunikasi resmi antara petani dan pemerintah daerah.
“Cuma di sini saya mau menyampaikan apa yang dihadapi masyarakat, karena saya merupakan wakil dari masyarakat dan legislatif Blora, kemudian saya dengan DP4, saya bisa memberikan saran sedikit untuk memberikan hotline,” ungkapnya kepada Memanggil.co, ditulis Minggu (16/4/2026).
Menurutnya, selama ini petani kerap kesulitan menyampaikan keluhan secara langsung dan cepat kepada pihak terkait. Akibatnya, berbagai persoalan di lapangan seringkali tidak tertangani secara optimal dan berlarut-larut.
Ia menegaskan bahwa keluhan mengenai pupuk bukanlah kasus yang sporadis, melainkan terjadi secara masif di berbagai wilayah di Blora.
“Karena apa yang ada di masyarakat terutama keluhan tentang pupuk, banyak sekali,” lanjut politisi muda dari Fraksi Partai NasDem ini.
Aditya juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting, yakni terkait penggunaan pupuk organik. Sejumlah petani, kata dia, mengeluhkan bahwa pupuk tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap produktivitas tanaman.
“Yang jelas kemarin dengan adanya pupuk organik banyak yang masyarakat ada yang lapor dengan saya tidak berefek, dan lain sebagainya, persyaratannya terlalu bertele-tele,” jelasnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pupuk di Blora tidak hanya berhenti pada aspek distribusi, tetapi juga menyangkut kebijakan dan implementasi di lapangan. Ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan riil petani dinilai menjadi salah satu penyebab utama munculnya keluhan.
Sebagai tindak lanjut, Aditya mendorong Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) untuk segera membuka layanan hotline aduan yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.
Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi awal untuk menjembatani komunikasi sekaligus mempercepat penanganan masalah.
“Ini menjadikan sebuah masukan, karena saya wakil dari masyarakat kemudian nanti saya menyarankan di DP4 membuat hotline 24 jam aduan tentang apa yang dihadapi masyarakat Blora,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan hotline tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaduan, tetapi juga sebagai instrumen monitoring bagi pemerintah daerah untuk memetakan persoalan pupuk secara lebih akurat dan real time.
DPRD Blora berharap usulan tersebut segera ditindaklanjuti. Tanpa langkah konkret, persoalan pupuk dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin membebani petani, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang kian sulit diprediksi.
Dengan adanya sistem aduan yang terintegrasi dan responsif, diharapkan permasalahan pupuk di Blora dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan sesuai tagline pemerintah daerah.
Sehingga dengan begitu, kesejahteraan petani tetap terjaga dan produktivitas pertanian tidak terganggu.
Editor : Redaksi
