Blora, MEMANGGIL.CO - Persoalan akurasi data kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora kembali menjadi perhatian setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengungkap basis DESIL yang digunakan saat ini masih merujuk kondisi 2022. Padahal, memasuki 2026, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah mengalami berbagai perubahan.
Kepala BPS Jawa Tengah Dr. Ali Said, MA mengatakan perubahan kondisi masyarakat dalam kurun waktu empat tahun dapat memengaruhi informasi yang tercatat dalam data DESIL. Karena itu, pemutakhiran tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi perlu dilakukan secara menyeluruh.
“DESIL yang saat ini rujukannya masih kondisi tahun 2022 dan sekarang sudah 2026 banyak perubahan kondisi di masyarakat,” kata Ali Said.
Ia menjelaskan perubahan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi informasi yang menjadi dasar dalam data sosial ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali saat bertemu Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman atau Gus Arief di Kantor Bupati Blora, Kamis (10/9/2026). Pertemuan itu tidak hanya membahas DESIL, tetapi juga perkembangan ekonomi daerah serta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut BPS, perubahan data tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu yang tercatat dalam sebuah keluarga. Kondisi seluruh anggota keluarga harus ikut diperhatikan karena perubahan ekonomi satu anggota keluarga dapat berpengaruh terhadap gambaran kesejahteraan rumah tangga.
“Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Pemkab, desa dan masyarakat,” ujar Ali.
Ia menekankan bahwa proses pemutakhiran membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar data yang dihasilkan semakin menggambarkan kondisi lapangan.
Situasi tersebut membuat peran masyarakat menjadi penting dalam proses pembaruan data DESIL. Warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi atau merasa data yang tercatat tidak lagi sesuai dapat menyampaikan informasi tersebut melalui jalur yang tersedia.
Gus Arief: Warga Bisa Melapor
Bupati Blora Gus Arief mengatakan pemerintah daerah siap mendukung proses pemutakhiran data DESIL bersama BPS.
Ia menilai keberadaan data yang akurat sangat penting karena pemerintah membutuhkan gambaran masyarakat berdasarkan kondisi terbaru.
“Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan Kepala BPS Jawa Tengah dan BPS Blora,” kata Gus Arief.
Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membahas sejumlah persoalan pembangunan, terutama terkait DESIL yang saat ini menjadi perhatian publik.
Gus Arief menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu diam apabila menemukan ketidaksesuaian status DESIL dengan kondisi mereka saat ini. Pemerintah membuka ruang penyampaian laporan melalui Dinas Sosial maupun langsung kepada BPS Blora.
“BPS sangat menerima masukan atas status DESIL yang ada,” ujar Gus Arief.
“Bisa dilaporkan melalui Dinsos atau langsung ke BPS Blora,” lanjutnya.
Namun, laporan masyarakat bukan berarti otomatis mengubah status DESIL seseorang. Perubahan tetap didasarkan pada pembaruan dan verifikasi data sesuai kondisi terbaru.
“Perubahan data sesuai kondisi terbaru itulah yang nantinya bisa mengubah status atau urutan DESIL,” jelas Gus Arief.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembaruan kondisi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi data.
Ekonomi Blora Tumbuh 2,67 Persen
Pembahasan mengenai DESIL berlangsung bersamaan dengan pemaparan kondisi ekonomi Kabupaten Blora. BPS mencatat ekonomi Blora pada Triwulan II 2026 tumbuh 2,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Blora pada Semester I 2026 mencapai 3,90 persen. Namun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perekonomian Blora mengalami kontraksi sebesar 3,97 persen.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pengeluaran ekonomi Blora. Kontribusinya mencapai 67,26 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,93 persen.
Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi dengan angka 20,61 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB juga tumbuh 9,29 persen yang menunjukkan adanya aktivitas investasi dalam perekonomian daerah.
Sementara dari sisi lapangan usaha, empat sektor utama masih mendominasi perekonomian Blora. Pertanian, pertambangan, perdagangan dan industri pengolahan secara bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 69,37 persen terhadap PDRB Blora.
Struktur tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi masyarakat Blora sangat berkaitan dengan dinamika sektor-sektor utama tersebut. Karena itu, pembaruan data sosial ekonomi perlu berjalan seiring dengan pembacaan terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Sensus Ekonomi Jadi Bagian Penguatan Data
BPS juga menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat basis informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Data dari sensus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai aktivitas ekonomi di Kabupaten Blora. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Gus Arief menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Blora yang telah membantu menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Menurut Gus Arief, kerja sama antara pemerintah daerah, BPS, pemerintah desa dan masyarakat perlu terus diperkuat.
“Semoga kita bisa terus bersinergi dalam rangka perkembangan pertumbuhan ekonomi di Blora, angka kemiskinan turun,” ujarnya.
Persoalan DESIL pada akhirnya bukan hanya mengenai posisi seseorang dalam sebuah kategori data. Lebih jauh, akurasi data menjadi bagian penting agar kebijakan pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi masyarakat yang benar-benar terjadi di lapangan.
Dengan adanya ruang pelaporan melalui Dinsos dan BPS Blora, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan apabila terdapat perubahan kondisi yang belum tercermin dalam data. Pemutakhiran secara berkala diharapkan dapat membuat data sosial ekonomi Blora semakin relevan dengan kondisi masyarakat pada 2026.
