Surabaya, MEMANGGIL.CO — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen mempercepat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah di Jawa Timiur.
Penguatan koordinasi dan verifikasi penerima juga disiapkan agar tepat sasaran.
Komitmen itu disampaikan Khofifah saat Rapat Koordinasi Percepatan BSPS bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Jatim di Jakarta.
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur, kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegasnya, Selasa (15/09/2026).
Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS dari APBN dialokasikan untuk 35.344 unit. Dari jumlah itu, 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi atau 35 persen dengan nilai pencairan Rp247,42 miliar.
Usulan BSPS dari kabupaten/kota mencapai 37.853 unit. Sebanyak 15.425 unit telah diverifikasi dan 11.995 unit ditetapkan sebagai penerima.
Di luar APBN, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui APBD Provinsi dan kabupaten/kota pada 2026 mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.
Penanganan oleh Kodam V/Brawijaya dengan APBD Provinsi sudah 100 persen. Sementara oleh Kodaeral V masih proses pengerjaan. Dari APBD kabupaten/kota sudah 3.711 unit dari target 7.801 unit atau 48 persen.
Untuk percepatan, Khofifah menyiapkan tiga langkah. Pertama, membentuk Desk Khusus BSPS sebagai pusat koordinasi dan monitoring dari provinsi hingga kabupaten/kota.
“Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelasnya.
Kedua, memaksimalkan sosialisasi melalui billboard dan media luar ruang dengan sinergi Diskominfo kabupaten/kota se-Jatim.
"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” terangnya.
Ketiga, memperkuat verifikasi awal agar tidak terjadi tumpang tindih data dan penerima ganda. Pemprov akan mengoptimalkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan dukungan Tagana dan TKSK yang memenuhi syarat.
“Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana / Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan / TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM, saya rasa ini akan sangat membantu,” katanya.
Khofifah menegaskan penanganan RTLH tidak hanya soal fisik rumah, tetapi juga kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup.
“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya.
BSPS merupakan program strategis nasional Kementerian PKP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni dan alas hak tanah sah, agar menjadi hunian yang sehat, aman, dan nyaman melalui swadaya dan gotong royong.
“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah, karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya
