Wakil Ketua DPRD Blora Ungkap CSR Jumbo untuk Petani Hutan, 4.000 Orang Disiapkan Terima Bantuan dan Bibit Ternak

Reporter : Redaksi
Momen foto bersama. (Istimewa)

Blora, MEMANGGIL.CO - Kabar baik datang bagi ribuan petani hutan di Kabupaten Blora. Sedikitnya 4.000 petani perhutanan sosial diproyeksikan bakal menerima program bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) bernilai jumbo alias besar yang akan digulirkan mulai September 2026.

Program tersebut tidak hanya menyasar penguatan sektor agroforestri, tetapi juga membuka peluang bantuan bibit ternak dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Baca juga: Harkitnas ke-118 di Blora, Wabup Sri Setyorini Ajak Generasi Muda Jaga Kemandirian Bangsa

Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Candra, saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo di Kecamatan Sambong, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, jajaran kehutanan, serta ratusan petani hutan dari berbagai daerah.

Lanova mengatakan, DPRD terus mendorong lahirnya program-program strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perhutanan sosial. Salah satunya melalui kerja sama dengan Pupuk Indonesia yang kini tengah memasuki tahap akhir persiapan.

"Kami telah mengupayakan program CSR dari Pupuk Indonesia seluas sekitar 2.000 hektare. Program ini sudah melalui proses verifikasi teknis di 11 desa yang tergabung dalam tiga Kelompok Tani Hutan," ujar Lanova.

Ia menjelaskan, peluncuran program atau kick off direncanakan berlangsung pada September 2026. Nilai bantuan yang disiapkan disebut cukup besar dengan sasaran penerima mencapai sekitar 4.000 petani hutan di Kabupaten Blora.

"Targetnya sekitar 4.000 petani akan menerima manfaat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan agroforestri sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi lebih baik," katanya.

Menurut Lanova, keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya diukur dari meningkatnya hasil panen, tetapi juga dari terjaganya kelestarian hutan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Kata Wabup Blora

Sementara itu, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini menegaskan bahwa kawasan hutan merupakan salah satu aset terbesar Kabupaten Blora. Sekitar 60 persen wilayah Blora merupakan kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Baca juga: Paripurna DPRD Blora Diwarnai Konflik, Wabup Sri Setyorini Pilih Diam

Ia mengajak petani agar tidak hanya bergantung pada komoditas jagung, tetapi mulai mengembangkan usaha produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

"Saya akan berupaya mencarikan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bantuan bibit lele, ayam maupun kebutuhan lainnya. Harapan saya setiap rumah nantinya bisa memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga," ujar Sri Setyorini.

Menurutnya, diversifikasi usaha menjadi langkah penting agar pendapatan petani tidak hanya bergantung pada hasil panen musiman. Pengembangan budidaya ayam petelur maupun ikan lele dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga petani hutan.

Sri Setyorini menambahkan, seluruh pengembangan usaha di kawasan perhutanan sosial tetap harus dilakukan sesuai aturan serta berkoordinasi dengan pengelola kawasan hutan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Di sisi lain, Penyuluh Pendamping KTH Masjid Baitur Mulyo, Agung Wibowo, SP, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong petani mulai menanam tanaman buah sebagai investasi jangka panjang. Selama ini hasil utama kawasan masih didominasi panen jagung.

Baca juga: DPRD Blora Minta Agenda Tak Sekadar Formalitas, Harus Punya Dampak

Menurut Agung, tanaman buah akan memberikan nilai ekonomi lebih tinggi ketika memasuki masa panen beberapa tahun mendatang. Ia juga mengingatkan petani agar tidak membakar limbah batang jagung setelah panen karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman yang baru ditanam.

KTH Masjid Baitur Mulyo sendiri saat ini memperoleh hak kelola kawasan perhutanan sosial seluas 759 hektare dengan masa izin hingga 35 tahun. Tahun ini kelompok tersebut juga mengusulkan penanaman tanaman buah di lahan seluas 50 hektare sebagai bagian dari pengembangan agroforestri.

Ketua KTH Masjid Baitur Mulyo, Sutrisno, berharap dukungan pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus berlanjut sehingga program perhutanan sosial benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian kawasan hutan.

RAT KTH Masjid Baitur Mulyo turut dihadiri perwakilan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Jawa Tengah, KPH Cepu, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Forkopimcam Sambong, para kepala desa, Ketua KTH se-Kabupaten Blora, serta perwakilan KTH dari Grobogan, Rembang, dan Bojonegoro.

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru