MEMANGGIL.CO - Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora telah mengalami kemajuan signifikan. Namun, hal ini tidak berarti pengendara dapat berkendara dengan kecepatan tinggi.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Hudda, mengingatkan agar pengendara tetap mematuhi batas kecepatan yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan kecepatan, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang sering kali mengabaikan batas kecepatan karena jalan yang kini semakin mulus dan nyaman.
“Jalan yang lebih baik kadang mendorong pengendara untuk berkendara lebih cepat tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan,” ujar Hudda.
Ia menjelaskan bahwa batas kecepatan yang ditetapkan di kawasan permukiman adalah 30 km/jam. Sementara itu, di kawasan perkotaan 50 km/jam. Dan untuk jalan antar kota 80 km/jam.
“Jangan sampai perbaikan jalan yang dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat malah justru mencelakakan mereka akibat ketidakpedulian terhadap faktor keamanan,” tegas Hudda.
Tambahan informasi, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) menetapkan aturan batas kecepatan. Aturan ini tertulis dalam Pasal 3 Permenhub nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan yang berbunyi :
(1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
(2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi :
a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
b. batas kecepatan jalan antar kota; c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; d an d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
(3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan batas kecepatan paling rendah.
(4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan :
a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus be bas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas hambatan;
b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota;
c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
Sedangkan aturan tentang besaran hukuman, dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penjelasannya adalah sebagai berikut :
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Editor : Redaksi
