MEMANGGIL.CO – Pemerintah memastikan arah kebijakan fiskal dan ekonomi untuk tahun 2026 tidak hanya soal angka-angka, tapi juga soal menjaga ketahanan nasional dan mempercepat transformasi ekonomi di tengah dunia yang makin tidak pasti.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/7), saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2026.
“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional,” ujar Sri Mulyani.
Ia menegaskan, negara tidak bisa sepenuhnya menyerahkan pembangunan ekonomi kepada mekanisme pasar. Diperlukan intervensi negara yang proporsional, terutama untuk menjamin keadilan sosial dan mengoreksi kegagalan pasar.
“Prinsip utama yang mendasari adalah ‘the greatest good for the greatest many’, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” tegasnya.
Sri Mulyani juga menyinggung tantangan global yang makin rumit: rivalitas geopolitik, fragmentasi ekonomi dunia, hingga risiko pelemahan pertumbuhan. Karena itu, pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo.
Dalam konteks itu, KEM PPKF RAPBN 2026 disusun untuk tidak hanya tahan banting menghadapi gejolak global, tapi juga mendorong percepatan delapan agenda prioritas nasional.
Agenda itu meliputi: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa serta UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi serta perdagangan global.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” lanjut Menkeu.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses pembiayaan yang inklusif.
Di akhir pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas kontribusi semua fraksi dalam memberikan pandangan terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.
“Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian kolektif untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dan untuk menjawab harapan besar masyarakat,” pungkasnya.
