MEMANGGIL.CO – Puluhan pengurus dan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora kembali mendatangi kantor DPRD Blora, Senin (20/10/2025).
Mereka datang untuk menggelar audiensi bersama manajemen PG Gendhis Multi Manis (GMM) dan Perum Bulog, guna mencari solusi atas terhentinya proses giling di pabrik gula tersebut.
Audiensi berlangsung di ruang rapat DPRD Blora dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Turut hadir Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra, Direktur Perum Bulog Febby Novita, serta perwakilan manajemen GMM.
Dalam forum tersebut, para petani menyampaikan keluh kesah dan protes atas berhentinya aktivitas giling sejak awal Oktober 2025.
Mereka menilai kondisi ini sangat merugikan karena terjadi di tengah musim panen, sementara curah hujan yang tinggi menyebabkan tebu di lahan mulai roboh dan menurun kualitas rendemennya.
Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, menyebut ribuan petani kini berada dalam posisi sulit. Hasil panen yang seharusnya bisa segera digiling kini menumpuk di lahan dan mulai membusuk.
“Sekarang waktunya panen, tapi pabrik berhenti giling. Hujan membuat tebu roboh dan kadar gulanya turun. Kami minta ada solusi cepat, jangan sampai petani rugi terus,” tegas Sunoto.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Direktur Utama PG GMM, Sri Emilia Mudiyanti, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempercepat proses perbaikan mesin penggiling utama yang rusak. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk segera memulai kembali proses giling agar kerugian petani tidak semakin besar.
“Kami memahami keresahan petani. Saat ini perbaikan sedang kami percepat, dan kami berkomitmen agar pabrik dapat kembali beroperasi secepat mungkin,” ujarnya.
Bupati Blora, Arief Rohman, meminta agar semua pihak bergerak cepat dalam mencari solusi. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memastikan hak-hak petani tetap terlindungi.
“Kami ingin ada langkah konkret dan cepat. Jangan sampai petani menjadi korban. Pemerintah daerah siap memfasilitasi agar tebu bisa segera digiling,” kata Arief.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora, Mustopa, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi ke Perum Bulog untuk meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Bulog yang telah menurunkan tim ke Blora untuk meninjau langsung kondisi lapangan.
“Kami apresiasi langkah cepat Bulog yang langsung turun ke Blora. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap nasib petani kita,” tutur Mustopa.
Karena belum ditemukan titik temu antara petani, pihak pabrik, dan Bulog, DPRD Blora berencana melanjutkan koordinasi ke tingkat pusat di Jakarta dalam waktu dekat.
Langkah itu diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang mampu menyelamatkan hasil panen para petani tebu di Blora.
“Kami akan ke Jakarta untuk bertemu dengan manajemen pusat Bulog dan pihak terkait lainnya agar persoalan ini segera terselesaikan,” pungkas Mustopa.
